HARIANTERBIT.CO – Cipayung Plus menggelar Diskusi Catatan Kritis Kabinet Merah Putih hasilkan empat poin tuntutan, yakni Perbaikan Ekonomi dan Pendidikan, Evaluasi Total MBG, Mendorong Reformasi Berkeadilan dan Tegakkan Supremasi Sipil, serta Batalkan Pemotongan 25 Persen Transfer Daerah, kegiatan ini digelar di Bakoel Koffie Cikini Jakarta Pusat pada Sabtu (18/10/2025).
“Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mewujudkan pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, melakukan reforma agraria dan memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak terutama di Papua,” Kata Ketua Umum PMKRI Susan Kandaimu, dalam rilis yang diterima HARIANTERBIT.CO, Minggu (19/10/2025).
Sementara itu, Ketua Umum IMM Riyan Betra Delza menyambung dengan mengatakan, kerusuhan yang terjadi baru-baru ini menjadi alarm penting bagi sektor keamanan Indonesia. Ia mendorong Polri menjadi institusi terdepan dalam menguatkan sektor keamanan. Selain itu, dia berharap adanya regenerasi dalam tubuh DPR.
“Pemerintah perlu memperkuat Polri sebagai institusi utama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Disisi lain, ia berharap agar ada pembatasan masa jabatan bagi anggota DPR-RI untuk memberi kesempatan terutama bagi anak muda yang potensial dan kredibel menjadi wakil rakyat,” ungkap Riyan.
Ketua Umum Hikmahbudhi Candra Aditya menimpali dengan mengatakan, agar pemerintah mempertegas kedudukan sipil di pos-pos jabatan strategis sebagai sumber kekuatan dari hasil semangat reformasi 98, dan reformasi yang dicanangkan oleh pemerintah tidak boleh hanya bertendensi kepada salah satu institusi melainkan perlunya reformasi berkeadilan untuk seluruh institusi yang ada seperti reformasi birokrasi dan DPR.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan, belum melihat adanya perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program yang dianggap fantastis terutama MBG. Ia menginginkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program MBG untuk fokus pada daerah 3T saja.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum memberi perubahan yang berarti terhadap masyarakat. Program MBG membutuhkan evaluasi dengan mengutamakan daerah 3T untuk mengurangi pemborosan anggaran,” tegas Darmawan.
Sementara itu, Ketua Umum HIMA Persis Sholahudin Hasan mendorong agar pemerintah pusat memperkuat pengawasan pelaksanaan program seperti MBG agar berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Sekretaris Jenderal KAMMI Nazmul Watan berharap pemerintah membatasi keterlibatan militer dalam ruang sipil. Ia meminta pemerintah tidak melupakan amanat reformasi yang telah menjauhkan militer dari urusan masyarakat sipil. Ia juga mendorong agar pemerintah konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan tidak melakukan pemotongan transfer keuangan daerah.
Di sisi lain, Ketum GMKI Prima Surbakti mengingatkan, agar ada perbaikan ekonomi dengan mempermudah pengambilan kredit bagi masyarakat melalui suku bunga rendah untuk meningkatkan daya beli. Selain itu ia menginginkan agar tidak ada pembatasan bagi warga negara yang ingin menjalankan ibadah maupun membangun rumah ibadah.
Terakhir, Ketua Umum LMND Muhammad Asrul mengatakan, politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo cukup fleksibel. Di mana Indonesia bergabung dengan BRIC dan di lain sisi terus memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara G-20 termasuk NATO. Posisi politik luar negeri harus bisa mengedepankan kepentingan nasional dengan mendorong pentingnya isu perdamaian di seluruh kawasan, serta kepentingan ekonomi politik nasional bukan hanya persoalan pertahanan.
Selain itu, Asrul juga menyoroti beberapa program populis Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Pembangunan 3 Juta Rumah. Program populis ini memang memakan anggaran yang besar dan perlu adanya evaluasi secara menyeluruh.
“Butuh adanya evaluasi terhadap beberapa program populis pemerintah dengan anggaran yang besar. Salah satunya Program Sekolah Rakyat bukan menjadi kebutuhan mendesak dan banyak tenaga pendidik yang memilih mundur. Program MBG banyak korban keracunan sebanyak 1.700 siswa serta disinyalir ada pemotongan anggaran pendidikan 44 persen yang dialihkan ke MBG. Selain itu program Kopdes banyak gerai yang tutup,” imbuh Asrul. (*/rel/dade)
