HARIANTERBIT.CO – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk ikut membayar iuran kepesertaan RI di ‘Board of Peace’ (BoP/Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Donald Trump tergolong besar.
“Apalagi bila Rp16,7 triliun itu dimanfaatkan untuk perbaikan layanan pendidikan nasional,” ujar Matraji, yang dalam kesempatan lain juga bicara terait kasus seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, NTT, yang memilih bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan alat tulis
Dalam pernyataan tertulis di website resmi JPPI yang dikutip media ini, Kamis (5/2/2026), Ubaid Matraji menilai keputusan membayar iuran untuk Dewan Perdamaian itu sebagai kemewahan politik yang tidak sensitif terhadap kondisi pendidikan Tanah Air.
Padahal, menurut dia, kondisi pendidikan nasional saat ini tergolong krisis. ”Bagi kami, pilihan ini telanjang antara negara mau meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan yang menjamin masa depan anak bangsa, atau sibuk membeli gengsi geopolitik sementara kualitas pendidikan dibiarkan rapuh,” ujar Ubaid.
Gaji Guru Honorer
JPPI mencatat anggaran Rp16,7 triliun bisa dimanfaatkan oleh negara untuk membayar gaji kepada 1 juta guru honorer sebesar Rp1,3 juta per bulan selama satu tahun penuh.
Jika dikalkulasikan, negara hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp15,6 triliun untuk memberi gaji Rp1,3 juta tiap bulan kepada 1 juta guru honorer.
Asumsi lain, bila memakai standar kelayakan gaji guru honorer yang disampaikan Komisi X DPR, senilai Rp5 juta per bulan, anggaran Rp 16,7 triliun bisa digunakan untuk menggaji 280 ribu guru honorer selama 1 tahun.
”Skema ini sangat membantu guru honorer, yang selama ini pemerintah beri instentif hanya Rp400 ribu. Untuk bayar indekos atau kontrakan saja tidak cukup, apalagi memenuhi kebutuhan harian,” katanya.
Belasan Ribu Ruang Kelas
JPPI juga mencatat anggaran Rp16,7 triliun bisa dipakai negara untuk membangun sekitar 16 ribu ruang kelas baru di berbagai daerah yang membutuhkan. Hal ini dengan asumsi kalkulasi satu ruang kelas baru menelan biaya Rp1 miliar.
Ubaid menilai, pembangunan ruang kelas baru lebih mendesak. Sebab, dia menuturkan, saat ini setidaknya ada lebih dari 60 persen sekolah yang dalam kondisi rusak serta kekurangan ruang belajar.
Jutaan Anak Miskin
JPPI memandang anggaran Rp16,7 triliun tersebut bisa dimanfaatkan untuk menggratiskan biaya pendidikan kepada lebih dari 1,3 juta anak miskin. Intervensi ini, kata dia, bisa menjadi jalan keluar agar anak-anak tidak putus sekolah akibat terkendala biaya.
Ubaid mencatat saat ini ada 4 juta anak berstatus Anak Tidak Sekolah atau ATS. Sebanyak 1,1 juta anak termasuk dalam kelompok Lulus Tidak Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Lebih Tinggi.
”Jadi Rp16,7 triliun bukan angka kecil. Ia setara dengan upah hidup layak bagi jutaan guru, (perbaikan) ruang kelas yang reyot, bisa membantu menyelamatkan masa depan jutaan anak miskin yang lulus tapi tidak bisa lanjut sekolah karena biaya,” katanya. (lia)
