HARIANTERBIT.CO – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) menggelar demonstrasi damai memprotes kinerja PT PLN Batubara. Massa menyoroti kinerja perusahaan milik negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam memegang komitmen bisnis dengan mitra dan bukan malah mempersulit mitra dengan berbagai macam alasan SOP atau GCG yang dipakai untuk menutupi adanya kepentingan kelompok tertentu atau karena arogansi.
“Hal ini sangat kontrakdiktif dengan apa yang sudah diimbau oleh Presiden Jokowi, yang mana telah berupaya menarik investor agar mau berbisnis di Indonesia dengan menawarkan berbagai macam kemudahan, termasuk menandatangani Omnibus Law, tujuannya agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik minat investor. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Dirut PLN BB, sangat merugikan PLN Group dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari mitra bisnis, terutama mitra bisnis di PLN Group,” kata koordinator aksi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Billy Hantono, Jumat (9/4/2021), saat aksi di depan Kantor Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, seperti dilansir dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANTERBIT.co.
Berdasarkan hal tersebut LRJ, ujar Billy, dengan ini menyampaikan tuntuntan, yaitu mendesak Kejaksaan Agung RI agar mengusut adanya dugaan kartel mafia batubara di PT PLN Batubara, yang diduga melibatkan oknum-oklum pejabat PT PLN (Persero) dan PT PLN Batubara.
“Kemudian mendesak Menteri BUMN, untuk mencopot saudara Kemal sebagai dirut PT PLN Batubara, karena tidak memiliki kemampuan leadership dan tidak cakap menjalankan visi misi Presiden Jokowi, mengingat PLN BatuBara adalah perusahan negara yang berdaulat di bidang energi hulu,” tegas Billy.
Ditambahkannya, yang sangat vital dan kondisi PLN saat ini mengalami krisis pendistribusian batubara yang akan berdampak pada sejumlah PLTU di Jawa, mengalami pemadaman listrik di wilayah Jawa.
“Dalam situasi seperti ini justru berbuntut adanya dugaan permainan para kartel yang berselingkuh dengan oknum pejabat PLN Batubara, demi meraup keuntungan di saat kondisi negara kita mengalami berbagai musibah bencana alam maupun pandemi virus Corona,” kata Billy.
Lebih lanjut Billy mengatakan, Direktur Utama PLN Batubara KDS diangkat pada akhir Mei 2020, dan sebelumnya pernah bekerja pada perusahan di antaranya PT TU pada tahun 2002, PT CK pada 2003 dan bergabung dengan PT Jhonlin G sebagai direktur utama pada 2014 dan Dirut PT AI selanjutnya ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi dirut PLN Batuabara.
“Kurang lebih sebulan sesudah saudara KDS dilantik sebagai direktur utama PLN Batubara, dugaan monopoli dan kartel batubara di PLN Batubara menjadi polemik, mengingat setelah KDS menjadi dirut PLN Batubara, masuknya dua perusahaan grup besar dari Kalimantan Selatan. Sebulan kemudian sudah menjadi supplier di PLN Batubara, menyusul lagi satu perusahaan yang sudah terlebih dahulu menjadi supplier selama beberapa tahun. Kedua perusahaan PT TBS dan PT JG,” ujarnya.
Ketiga perusahaan ini, lanjut Billy, tahap demi tahap semakin menguasai pasokan batubara ke PLTU milik PLN melalui PLN Batubara, terutama dari daerah Kalimantan Selatan ke PLTU-PLTU besar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kalimantan Selatan. Volume pasokan mereka semakin besar, karena pemasok lain (trader pemegang IUPOPK) yang selama ini mempunyai sumber batubara dari Kalimantan Selatan diminta untuk mencara sumber di luar Kalimantan Selatan.
Bagaimana dengan pasokan dari tambang milik PLN sendiri ke PLTU milik PLN? Sejak KDS menjadi dirut PLN Batubara, tambang dengan kualitas batubara yang bagus milik PLN Batuabara, yaitu PT Banyan Koalindo Lestari (BKL), malah pasokannya ke PLTU Jawa tujuh justru menurun dratis dari biasanya di atas lima belas shipment. Sekarang hanya sebanyak delapan shipment, dan akhirnya PLTU Jawa tujuh, malah harus membuat kontrak dengan grup yang sama dengan ketiga perusahaan yang telah memasok batubara ke PLNBB.
“Jadi sesungguhnya KDS bekerja untuk kepentingan perusahan negara PLN atau kepentingan kelompok lain. Layakah ketiga perusahaan ini diberikan kesempatan memasok batubara ke pembangkit-pembangkit milik PLN Group?” ungkap Billy.
“Kami dukung KPK dan Kejaksaan Agung RI, selain memeriksa masalah pajak, kami juga meminta KPK segera memeriksa adanya dugaan kartel batubara yang dilakukan oleh oknum-oknum di internal PLN maupun di eksternal. Tindakan mereka sangat mencoreng pemerintahan Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Aksi demonstrasi sempat dikawal aparat kepolisian, dan tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas di akses jalan ring satu tersebut. (*/rel/dade)
