HARIANTERBIT.CO – Kongres Nasional XII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) yang digelar di Hotel Zia Sanno, Jakarta Utara, pada tanggal 27 hingga 31 Maret 2024 diwarnai aksi saling lempar kursi antarpeserta kongres.
Kericuhan itu bermula ketika beberapa cabang Hikmahbudhi menuding terdapat kecurangan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Presidium Pusat Hikmahbudhi periode 2021-2023.
Dugaan kecurangan makin diyakini para peserta ketika Bendahara Umum dianggap tidak mampu menyangkal sekian pertanyaan yang dituduhkan. Suasana kian memanas saat seorang peserta kongres melempar kursi, aksi itu kemudian memicu kerusuhan massa hingga menyebabkan beberapa peserta lain mengalami luka-luka.
“Hasil kongres tidak sah, karena dari 28 cabang yang hadir hanya 15, sedangkan 12 cabang milih walk out, padahal di AD ART tertulis 2/3 minimal dari cabang yang hadir, kalau 12 cabang yang walk out berarti dibutuhkan setidaknya 19 cabang untuk hadir di kongres itu. Maka dari itu kongres tidak sah,” kata Sandy, bendahara umum Presidium Pusat periode 2018-2021, Jumat (5/4/2024), dalam keterangan tertulis yang didapat HARIANTERBIT.CO.
Selain itu, Sandy mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengurus Cabang Bangka yang justru tidak kritis pada persoalan LPJ Presidum Pusat dan ikut-ikutan hadir pada sidang kongres yang tidak sah di Vihara Hemadhiro Metavatti, Jakarta Barat.
“Ada hal yang tidak kalah penting menjadi fokus perhatian saya sebagai putra daerah dari Bangka dan sekaligus sebagai pendiri PC Hikmahbudhi Bangka, terdapat dugaan keterlibatan Jeri O (ketua PC Hikmahbudhi Bangka periode 2022-2024) dalam mendukung oknum yang diduga korup dan memicu aksi anarkis itu. Dugaan itu menguat dengan melihat adanya kebersamaan foto Jeri dengan oknum yang mendeklarasikan kemenangan tanpa mekanisme yang jelas,” ujarnya.
Sandy menambahkan, bahwa Ketua Pengurus Cabang Bangka tidak rasional dalam menentukan langkah-langkah di Kongres XII Hikmahbudhi, dibuktikan dengan perilaku pasif Cabang Bangka di forum dan acuh terhadap dugaan-dugaan korupsi Bendahara Umum.
“Saya tidak masalah junior, saya mau memberikan dukungan suara pada siapa di kongres, namun sebagai mahasiswa Buddhis harusnya bisa lebih rasional karena semua ada mekanismenya, sebelum pemilihan ketua umum kan bisa buktikan dulu kebenaran LPJ dan bersihkan nama dari dugaan korupsi tanpa harus anarkis. Selain integritasnya diragukan, etika organisasinya juga tidak ada, hal ini terlihat dari sikapnya yang menghindar saat hendak ditemui dalam kongres tersebut,” ungkap Sandy. (*/rel/dade)
