HARIANTERBIT.CO – Debat terbuka digelar Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Utara (KAI Kaltara), pada Minggu (18/6/2023). Debat ini sedianya melibatkan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara Bastian Lubis, dengan tokoh atau politikus setempat, Sabirin Sanyong. Namun sayang, debat bertajuk “Quo Vadis Kaltara: Antara Harapan dan Kenyataan” ini, hanya dihadiri Sabirin Sanyong.
Menurut Angga Busra Lesmana, ketua OKK DPP KAI yang didapuk menjadi moderator, debat terbuka pihaknya gelar lantaran sebelumnya ada perselisihan di antara kedua tokoh di ruang publik. Sehingga, pihaknya pun memfasilitasi beda pendapat ini melalui forum debat terbuka secara daring. “Debat Terbuka KAI Kaltara gelar karena sebelumnya ada saling berbalas pantun antarkedua belah pihak terkait kondisi pemerintahan di Kaltara, dan ini bisa menjadi cara untuk penyelesaian masalah di Kaltara” kata Angga, Senin (19/6/2023), melalui keterangan tertulis yang diterima HARIANTERBIT.CO.
“Kami sudah berupaya mengundang Bapak Bastian Lubis untuk hadir dalam kesempatan ini, sejak 13 Juni 2023 lalu, namun beliau tidak hadir,” imbuhnya.
Sementara itu, Sabirin menjelaskan polemik dengan Bastian, berawal saat dirinya membuat tulisan terkait dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara. Tulisan opini tersebut turut menyinggung Bastian selaku ketua TGUPP. Bastian pun disebut Sabirin menantang dirinya, dan menyebut ia negatif thinking, atau berpikiran negatif terkait penerbitan artikel tersebut.
“Saya sebenarnya berharap beliau hadir di forum ini. Walaupun sebenarnya saya ingin offline, face to face, sehingga jelas. Karena beliau yang menantang kenapa tidak hadir? Bagi saya persoalan tantangan gagasan, ide, tidak bisa di tempat sembarangan (diskusinya), oleh karena itu di kampus, dunia pendidikan adalah representasi dari gagasan dan ide. Tapi kalau ada rencana offline di RRI juga nggak masalah,” ungkap Sabirin.
Sabirin menegaskan, bahwa tulisan yang ia buat memiliki dasar yang jelas dan sistematis. Sehingga bukan serampangan asal tuding. “Opini saya kalau dibaca secara utuh itu runut. Mulai dari birokrasi saya uraikan, mulai dari administrasi publik lalu masuk ke dalam kasus jual-beli jabatan dengan data yang konkret lalu ada kesimpulan. Sebenarnya kalau dibaca utuh itu bukan lagi negatif thinking. Dikatakan sebagai ilmu pengetahuan kalau terstruktur, metodologinya, ada sistematikanya,” katanya.
Menurut Sabirin, TGUPP khususnya Bastian, terlalu superbody dan banyak mengintervensi serta mengatur semua hal di lingkup Pemprov Kaltara. Padahal, lembaga tersebut bersifat mendukung pengambilan keputusan gubernur, wakil gubernur maupun sekretaris provinsi (sekprov) bukan menjalankan fungsi pemerintah itu tugas gubenur, wagub, sekprov maupun OPD. “Tapi yang kita temukan, tidak saja sebagai supporting tapi dia (Bastian-red) yang mendikte seluruh organisasi perangkat daerah bahkan Sekprov dia dikte. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa ada kriminalisasi Gubernur dengan Sekprov melalui langkah yang beliau lakukan termasuk dugaan jual-beli jabatan itu,” tutur Sabirin.
“Bahkan hampir-hampir kalau publik melihat apakah yang gubernur itu Zainal Paliwang atau Bastian Lubis? Itu kan persoalannya,” imbuhnya.
Menurut Sabirin, TGUPP terlalu dominan. Bahkan di internal TGUPP sendiri. Dia mengungkapkan, banyak dari jabatan yang diketuai Bastian Lubis misalnya ketua tim panitia seleksi (pansel) tertentu, dan jabatan lainnya, disandang oleh Bastian seorang. “TGUPP ada 13-15 orang, lalu kenapa jabatan tadi dia semua? Ketua tim pansel dia. Berarti dia sendiri tidak percaya dengan anggota yang dia rekrut,” jelasnya.
Adapun yang juga Ketua KAI Kaltara Mukhlis Ramlan berharap apa yang didiskusikan dalam debat terbuka ini menjadi masukan positif bagi pimpinan pemerintahan di Kaltara. Sehingga, perubahan ke arah yang baik dapat terjadi di wilayah tersebut. “Ini tentu melahirkan sebuah gagasan, gerakan-gerakan ilmiah dan akademis.Mudah-mudahan kita yang sering memberikan tetesan-tetesan kebaikan ini bisa menjadikan Kaltara lebih baik lagi, walaupun prosesnya butuh waktu lama, tapi kita yakin,” ujarnya.
Mukhlis pun berharap semakin banyak orang-orang yang mendukung Pemerintah Provinsi Kaltara melalui kritik, masukan dan gagasan seperti ini sangat dibutuhkan bagi kemajuan pembangunan di Kaltara kini dan akan datang. Kemudian debat terbuka ditutup oleh doa dari Dedi Kurniawan Amin sekertaris DPD KAI Kalimantan Utara. (*/rel/dade)
