HARIANTERBIT.CO – Lain Kabupaten Pati, lain Kota Madiun. Kendati Madiun menjadi kota simpul yang berbatasan dengan Jawa Tengah, tapi kota ini jelas berada di bagian barat Jawa Timur. Sedang Pati berada di Jawa Tengah.
Yang membuat sama dua daerah tingkat II ini adalah kada (kepala daerah)-nya sama-sama dijadikan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama-sama terjaring OTT di hari yang sama. Lebih jauh, adalah dua kepala daerah yang sama-sama diusung Gerindra sebagai partai pengusung utama.
Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fee proyek di lingkungan Kota Madiun. Maidi ditetapkan tersangka bersama delapan orang lainnya. Demikian diungkapkan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2026).
“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” lanjutnya.
Selain Bupati Madiun, Maidi, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, dan seorang dari pihak swasta Rochim Rudiyanto. Asep menyebut, ketiga tersangka ini langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Para tersangka ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026.
Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Maidi ditangkap bersama belasan orang lainnya di Madiun, Jawa Timur, namuan hanya sembilan orang yang akhirnya dibawa ke Jakarta termasuk Maidi. Dalam kasus ini juga, KPK telah mengamankan barang bukti. Uang ratusan juta rupiah diamankan dalam OTT ini.
Kasus yang menimpa Wali Kota Madiun ini, bersamaan dengan kasus Bupati Kabupaten Pati Sudewo, yang pada hari yang sama Selasa (20/1/2026) ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa. (lia)
