HARIANTERBIT.CO – Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI kali ini digelar massa yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Kamis (6/11/2025). Kepolisian mengerahkan 1.464 personel gabungan untuk mengawal aksi buruh agar berjalan tertib, aman dan lancar.
Ketua Umum KASBI Sunarno mengatakan, aksi ini akan diikuti sekitar 5.000 buruh dari berbagai daerah. “Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan tertib, aman dan kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Kamis (6/11/2025), dalam keterangannya yang didapat media ini.
Aksi unjuk rasa tidak hanya digelar di depan Gedung DPR RI saja, melainkan di sejumlah titik di Jakarta Pusat. Buruh fokus di depan Gedung DPR, sedangkan di titik lainnya unjuk rasa dilakukan aliansi mahasiswa seperti di kawasan Monas serta Kementerian Haji dan Umrah. “Di depan Gedung DPR/MPR ditempatkan 1.464 personel, sementara di titik lainnya 734 personel,” ujar Kombes Susatyo.
Massa diminta untuk menggelar aksi secara damai, tertib dan kondusif. Massa juga dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum atau menutup jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Kapolres Kombes Susatyo mengatakan, pihaknya tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban.Terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional kondisi di lapangan.
Kepolisian mengimbau warga agar menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif. Kombes Susatyo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah termakan berita bohong yang beredar di media sosial (medsos) yang berpotensi memicu kegaduhan.
Kombes Susatyo juga memastikan personel yang terlibat pengamanan aksi unjuk rasa tidak membawa senjata api. Personel di lapangan akan melayani masyarakat yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional.
Aksi buruh kali ini mengusung 10 tuntutan utama kepada pemerintah. Buruh menuntut pemerintah untuk sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh. Berlakukan upah layak nasional dan naikkan upah pada tahun 2026 minimal 15 persen.
Buruh minta hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitatif dan kemitraan palsu ojol. Kemudian lindungi buruh perempuan dan segera ratifikasi Konvensi ILO 190. Buruh juga menuntut sediakan Day Care murah dan berkualitas serta ruang laktasi.
Buruh minta pemerintah menjamin hak buruh perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan dan kesehatan. Tuntutan lain, lindungi buruh migran dan pekerja perikanan serta ratifikasi Konvensi ILO 188.
Pemerintah diminta turunkan harga sembako, BBM, TDL dan tarif tol. Buruh juga meminta hentikan represi dan kriminalisasi gerakan rakyat dan bebaskan seluruh tahanan aksi. Terakhir stop perang, blokade ekonomi dan genosida serta dukung kemerdekaan Palestina. (*/tomi)
