HARIANTERBIT.CO – Upaya mediasi tahap dua antara ahli waris tanah dengan PT Sawitmas Nugraha Perdana di Kantor Pemerintah Kabupaten Seruyan kembali berakhir dengan kegagalan. Alih-alih menemukan solusi, proses yang dihadiri ahli waris dan didampingi Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Tengah Afan Safrian justru ditutup dengan aksi walk out.
Aksi walk out ini dipicu karena salah satu ahli waris masih ditahan Polres Seruyan setelah penangkapan pascamediasi tahap pertama pada 26 Agustus 2025. Penahanan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terang-terangan terhadap perjuangan rakyat.
Ketua Umum SEMMI Kalteng Afan Safrian menegaskan sikapnya, Kapolres Seruyan telah gagal menjaga netralitas, bahkan kuat dugaan menjadi alat perusahaan untuk menekan rakyat. Kami mendesak Kapolres Seruyan segera dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Polri. Kepolisian bukan milik perusahaan, kepolisian adalah milik rakyat!
SEMMI Kalteng menilai, sikap aparat yang justru menangkapi ahli waris menunjukkan adanya keberpihakan yang mencolok terhadap korporasi. Hal ini membuktikan bahwa Polres Seruyan telah kehilangan marwah sebagai penegak hukum.
Lebih jauh, SEMMI Kalteng bersama masyarakat menuntut:
- Kapolres Seruyan dicopot dan diperiksa oleh Propam Polda Kalteng.
- Polda Kalteng melakukan evaluasi total terhadap jajaran Polres Seruyan.
- Bebaskan ahli waris yang dikriminalisasi.
- Pemkab Seruyan harus berhenti menjadi penonton dan segera berpihak pada rakyat, bukan korporasi.
Mediasi tahap dua ini tidak menghasilkan keadilan bagi rakyat, justru memperlihatkan wajah asli aparat dan pemerintah yang berpihak pada modal. SEMMI Kalteng menegaskan akan terus mengawal perjuangan rakyat Seruyan, baik melalui jalur hukum maupun aksi massa yang lebih besar.
“Kalau Kapolres tidak segera dicopot, jangan salahkan rakyat jika gelombang perlawanan semakin membesar,” tegas Afan, melalui keterangan tertulisnya yang diterima HARIANTERBIT.CO, Kamis (11/9/2025). (*/rel/dade)
