HARIANTERBIT.CO – Pemerintah didesak Koalisi Masyarakat Sipil segera membentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) serangkaian kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Koalisi Masyarakat Sipil menduga ada keterlibatan militer dalam kerusuhan tersebut.
Seharusnya kegiatan menyampaikan pendapat, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, tidak diwarnai dengan tindakan represif hingga jatuhnya korban. “Sudah seharusnya negara melindungi ekspresi kebebasan itu, bukan malah melakukan tindakan represif yang bahkan berakibat jatuhnya korban jiwa,” kata Koalisi Masyarakat Sipil, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima, Senin (8/9/2025).
Koalisi Masyarakat Sipil ini gabungan dari beberapa LSM, yakni Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI hingga Setara Institute. Tindakan eksesif negara itu perlu diproses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, guna memberikan keadilan bagi korban.
Koalisi menilai, kerusuhan ini masih menyisakan pertanyaan publik. Salah satunya terkait dugaan keterlibatan militer. Koalisi Masyarakat Sipil memandang dinamika kekinian masih menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Terutama terkait dengan adanya dugaan keterlibatan militer dalam gejolak sosial yang terjadi. “Ada dalam beberapa dokumentasi foto dan video yang beredar,” ujarnya.
Dalam hal ini TNI telah membantah keterlibatan anggotanya. Bahkan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita juga telah menjelaskan, keberadaan anggota TNI di lapangan untuk pengamanan, bukan perusakan.
Namun, Koalisi Masyarakat menilai hal ini tetap keliru. Sebab, tugas BAIS ialah mendukung TNI sebagai alat pertahanan. “Kami menilai keterlibatan BAIS di lapangan bersama massa aksi, adalah tindakan yang salah dan keliru ” tegasnya.
Sebagai institusi intelijen militer, seharusnya BAIS bekerja untuk mendukung TNI sebagai alat pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Sebab, kapasitas mereka sebagai intelijen tempur, bukan tugas BAIS untuk terlibat menangani aksi unjuk rasa, atau sekadar ada di lapangan bersama massa demonstran.
Berdasarkan hal ini, Koalisi mendesak pembentukan tim pencari fakta independen. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas atas pengusutan kasus kerusuhan ini.
Merespons dugaan-dugaan tersebut di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen. Tujuannya untuk mengurai masalah ini secara terang benderang guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.
Koalisi juga berharap tim ini diisi oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil. Tugas tim ini ialah untuk mengurai dugaan keterlibatan militer. “Salah satu tugas tim adalah mengurai informasi tentang dugaan keterlibatan militer dalam rangkaian peristiwa, yang berujung pada terjadinya gejolak sosial dan kekerasan,” lanjutnya. (*/tomi)
