HARIANTERBIT.CO – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai Indonesia masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Menurut KMHDI, data kemiskinan, ketimpangan sosial, dan indeks pendidikan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat belum merata, kesenjangan masih tinggi, serta kualitas sumber daya manusia belum optimal.
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan, terdapat empat tujuan negara Indonesia merdeka yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
“Meski sudah merdeka 80 tahun, Indonesia masih jauh dari cita-cira kemerdekaanya. Kemerdekaan tidak bisa menjadi alat yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya,” kata Wayan Darmawan, melalui keterangan yang diterima HARIANTERBIT.CO, Sabtu (16/8/2025).
Darmawan mengatakan, berdasarkan laporan Oxfam (2017), menunjukkan empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia. Sementara itu, dari sisi kepemilikan aset, 1 persen orang terkaya di Indonesia hampir menguasai 50 persen aset nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terjadi ketimpangan ekonomi yang lebar di Indonesia.
“Ketimpangan tersebut memperlihatkan pengelolaan sumber daya alam kita masih belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun dirasakan oleh sedikit orang yang menerima keuntungan dari sumber daya alam Indonesia,” terangnya.
Lebih lanjut Darmawan mengatakan, lebarnya ketimpangan membuat angka kemiskinann di Indonesia cenderung masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, angka kemiskinan di Indonesia tercatat 8,57 persen atau 24,06 juta penduduk.
Namun kemiskinan di Indonesia, kata Darmawan, bisa lebih besar, mengingat standar garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan masih sangat rendah yakni sebesar Rp550.458 per bulan atau seseorang warga negara dikatakan miskin ketika pendapatan mereka per bulan kurang dari Rp550.458.
“Masih tingginya angka kemiskinan memperlihatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa membawa perubahan bagi penduduk miskinn. Padahal kemerdekaan Indonesia dinilai sebagai jembatan emas yang menghantarkanrakyat Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran,” tegas Darmawan.
Di samping ketimpangan sosial, Darmawan juga menyoroti Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi atau APK Indonesia yang masih rendah. Menurut BPS, APK Pendidikan Tinggi untuk tahun 2024 berada di kisaran 32 persen, artinya sekitar sepertiga dari penduduk usia 19-23 tahun sedang menempuh pendidikan tinggi. “Dibandingkan negara tetangga, APK Indonesia masih rendah dari Malaysia (43%), Thailand (49,29%), dan Singapura mencapai 91,09 persen,” terangnya.
Minimnya lapangan pekerjaan berkualitas dan jaminan kesejahteraan pekerja juga menjadi sorotan, Darmawan mengatakan, sampai saat ini jumlah lapangan kerja berkualitas masih sedikit. Hal tersebut ditandai dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi.
Di samping itu, proporsi pekerja informal juga masih mendominasi. Data BPS menunjukkan pekerja informal mencapai 59,40 persen. Sementara pekerja formal 40,60 persen. “Ini memperlihatkan tenaga kerja kita dalam kondisi rentan. Hal ini mengingat pekerja informal jarang mendapatkan insentif dan perlindungan kerja,” imbuh Darmawan.
Berangkat dari kondisi tersebut, Darmawan mengatakan, bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar bisa menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. “Momentum hari kemerdekaan Indonesia ini adalah momentum refleksi kita bersama atas capaian-capaian bangsa ini. Kedepan kita berharap dengan semangat kolaborasi dan gotong royong persoalan tersebut kita bisa selesaikan,” terangnya. (*/rel/dade)
