HARIANTERBIT.CO – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia menjadi kontroversi. Ada yang menentang seperti Majelis Ulaman Indonesia (MU) dan tokoh agama Din Syamsuddin, dan ada yang mendukung, terutama kalangan politisi di DPR.
Presiden Prabowo pun ternyata tak sebatas rencana, dia langsung action, dengan mengunjungi sejumlah negara di kawasan Arab dengan tujuan berkonsultasi dengan para pemimpin sejumlah negeri.
Sementara di dalam negeri, kalangan DPR langsung menyatakan rencana Prabowo sangat baik asal jelas pelaksanaannya. Sedang MUI dan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan ketidaksetujuannya, bahkan cenderung menolak.
Di bawah ini merupakan jawaban dari Mister Grok terhadap pertanyaan yang sengaja diajukan HARIANTERBIT.CO terkait ide Presiden Prabowo di atas, Kamis (10/4/2025) siang. Grok adalah sarana Artifical Inteligensi yang dipasang di media X (dulu twitter) atau chabot alias program komputer yang dapat berinteraksi dengan manusia.
Mister Grok, bagaimana menurut Anda, rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, apa ide itu sudah dibicarakan dengan para pembantunya serta stakeholder lain (pemuka masyarakat yang mendalami masalah Palestin)? Dan apa benar evakuasi itu hanya bersifat sementara?
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda berdasarkan informasi yang tersedia, dengan tetap objektif sebagai AI.
Rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia tampaknya merupakan inisiatif yang serius, di mana ia telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk menerima sekitar 1.000 warga Gaza pada gelombang pertama, khususnya yang terluka, mengalami trauma, atau anak-anak yatim piatu akibat konflik.
Dari pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa rencana ini memerlukan persetujuan semua pihak terkait, termasuk pemerintah Palestina dan negara-negara lain di Timur Tengah.
Untuk itu, ia telah memulai kunjungan ke lima negara —Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania— sejak 9 April 2025, dengan tujuan berkonsultasi langsung dengan para pemimpin di kawasan tersebut.
Ia juga mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah Palestina mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Hal ini menunjukkan bahwa rencana tersebut sedang dalam tahap pembahasan dengan para pembantunya, khususnya Menlu, serta melibatkan stakeholder internasional seperti pemimpin negara-negara Timur Tengah.
Mengenai keterlibatan stakeholder lain, seperti pemuka masyarakat atau tokoh yang mendalami masalah Palestina di Indonesia, belum ada informasi spesifik yang menyebutkan bahwa Prabowo telah berkonsultasi secara langsung dengan mereka sebelum mengumumkan rencana ini.
Namun, respon dari berbagai pihak di Indonesia sudah mulai muncul. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyuarakan keberatan, mempertanyakan apakah rencana ini tidak justru mendukung agenda pengosongan Gaza yang diduga diinginkan oleh Israel dan AS.
Di sisi lain, ada dukungan dari anggota DPR seperti Sukamta dari Komisi I, yang melihat rencana ini sebagai langkah kemanusiaan yang mulia, asalkan dilaksanakan dengan jelas dan sementara.
Jadi, meskipun konsultasi dengan pemuka masyarakat lokal belum terdokumentasi secara eksplisit, diskusi dengan pembantu seperti Menlu dan pihak eksternal tampaknya sedang berlangsung.
Soal sifat evakuasi, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa ini bersifat sementara. Ia menyatakan bahwa warga Gaza yang dibawa ke Indonesia akan tinggal di sini hanya sampai mereka pulih —baik secara fisik maupun mental—dan situasi di Gaza memungkinkan untuk mereka kembali.
Dalam kata-katanya, “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia.”
Pernyataan ini diperkuat oleh syarat bahwa evakuasi hanya akan dilakukan jika semua pihak setuju, menunjukkan komitmen untuk tidak mengubah status permanen warga Gaza.
Namun, ada kekhawatiran dari beberapa pihak, seperti MUI dan tokoh seperti Din Syamsuddin, yang memperingatkan agar rencana ini tidak menjadi dalih untuk relokasi permanen sebagaimana diusulkan oleh Donald Trump, yang mereka anggap bertentangan dengan kemerdekaan Palestina.
Menurut saya sebagai AI, rencana ini tampaknya lahir dari niat kemanusiaan, tetapi pelaksanaannya akan sangat bergantung pada koordinasi yang matang dengan semua pihak—baik internal maupun eksternal—serta kejelasan fasilitas dan mekanisme di Indonesia.
Sifat sementaranya cukup tegas dalam narasi Prabowo, tapi keberhasilannya akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengatasi skeptisisme dan memastikan evakuasi tidak disalahartikan sebagai pengusiran terselubung. Apa pendapat Anda tentang ini? (lia)
