HARIANTERBIT.CO – Unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yang berlangsung di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung hingga Kota Malang, sejak Kamis (20/3/2025) hingga hari ini Senin (24/3/2025), masih terus berlanjut.
Ribuan massa turun ke jalan, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menyerukan revisi UU TNI mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Dilaporkan, Senin sore, unjuk rasa sempat ricuh. Massa aksi mengancam akan mengirim gelombang protes yang lebih besar apabila UU TNI yang telah disahkan pada Kamis (20/3/2025) lalu, tidak dicabut.
Penolakan terhadap pengesahan undang-undang ini sudah muncul sejak Kamis (20/3/2025) di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Unjuk rasa terutama dilakukan mahasiswa, baik yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa universitas Indonesia (BEM UI) maupun Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Sebelumnya disahkan, gelombang protes dan penolakan juga sudah muncul, terutama dari kalangan masyarakat sipil dan perguruan tinggi.
Dikutip dari Instagram.com, demo menolak UU TNI di Surabaya disebut memanas, massa melempar batu hingga membakar ban. Aksi demonstrasi menolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, semakin memanas.
Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang mengenakan pakaian serba hitam turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap aturan yang mereka anggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
“Kami nggak mau kembali ke zaman Orde Baru,” seru salah satu juru bicara massa.
“Faktor bulan puasa juga, massa yang hadir tidak sebanyak biasanya,” kata salah satu orator aksi lainnya di depan Grahadi Surabaya.
“Apabila UU TNI tidak dicabut, kami akan kirim massa yang jauh lebih banyak untuk menuntut pencabutan UU TNI itu,” imbuhnya, Senin (24/3/2025) sore.
Hingga Senin pukul 16.00 WIB, massa yang ikut dalam aksi penolakan UU TNI mencapai ribuan orang.
Hingga saat ini massa aksi masih melangsungkan orasi dengan silih berganti. Sementara itu akses Jalan Gubernur Suryo dialihkan ke belakang Jalan Taman Apsari.
Sebelumnya, sempat muncul berira yang menyebut-nyebut Sekretaris Jenderal Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)Andy Irfan mengungkapkan, aksi ini diikuti sejumlah elemen yang tergabung dalam Front Anti Militerisme (FAM).
FAM menilai UU TNI dapat mengembalikan dwifungsi militer dan mengancam supremasi sipil. Untuk itu elemen massa menggelar aksi di depan Grahadi. (lia)
