HARIANTERBIT.CO – Topik RUU TNI masih bertengger di posisi ke delapan dari sejumlah isu-isu yang sedang tren di media sosial X.com (Twitter) tanggal 19 Maret 2025, seiring dengan telah disetujuinya oleh Komisi I DPR RI Revisi UU tersebut di bawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
Persetujuan Komisi I DPR terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke rapat paripurna DPR, diumumkan sehari sebelumnya di tengah kuatnya arus penolakan masyarakat, terutama dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Persetujuan Komisi I DPR ini nampaknya mendapat sambutan dari mereka yang menolak revisi UU TNI. Melalui X.com muncul ajakan dari DI Yogyakarta, Seruan Aksi Gagalkan RUU TNI hari ini, Rabu (19/3) yang titik kumpulnya di Museum TNI Jalan Cik Ditiro,
Sementara itu, dilihat Rabu (19/3/2025) (sampai) pada pukul 9.35 WIB, topik RUU TNI dengan 97,7 ribu postingan sejak tanggal 17 Maret 2025, cenderung kebanyakannya berisi penolakan, bercampur sejumlah isu terkait.
Satu isu terkait penolakan RUU TNI, misalnya, adalah cuitan tentang Tim Advokasi Kontras yang menolak kliennya diperiksa Polda terkait penolakan RUU TNI.
Tim Advokasi KontraS menyebut, menyampaikan kritik, menyampaikan ekspresi politik bukanlah kejahatan. Justru yang melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi adalah DPR dan pemerintah.
Cuitan ini jelas terkait dengan pelaporan terhadap dua aktivis HAM yang menerobos rapat RUU TNI di sebuah hotel. Pelaporan kejadian ini ke polisi dinilai sebagai bentuk pembungkaman.
Isu lainnya adalah kasus penembakan 3 personel polisi di Lampung, pada Senin (17/3/2025) yang diduga dilakukan oknum TNI. Isu ini jelas tak terkait RUU TNI.
Isu penolakan terhadap revisi UU TNI diwarnai pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Eep Saefullah Patah.
SBY sebagai mantan ketua Tim Reformasi ABRI mengungkapkan pengalamannya dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi. SBY menyebut, yang pertama kali melakukan reformasi adalah ABRI, setelah itu baru bersama-sama reformasi nasional.
SBY sendiri ketika itu ditunjuk oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto menjadi ketua Tim Reformasi ABRI. “Jangan sampai ABRI – sekarang TNI/Polri, intelijen — mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah,” demikian statemen SBY yang dicuitkan salah akun di media X.com.
SBY menegaskan bahwa negara harus menghormati demokrasi, keadilan, dan kebebasan.
Rekaman video: Keep Talking tujuh bulan lalu, dimunculkan kembali di Twitter (X.com) yang dapat dilihat. Video ini dimunculkan oleh akun @Nobody_2811. Akun ini tegas menulis, tolak repolitisasi tentara kala tentara jadi alat politik dan bebas berbisnis.
“Saya anti politik tentara. Saya tak setuju tentara berbisnis. Saya tidak setuju tentara kembali berpolitik.Kenapa” ujar Eep Saefullah Fatah, pengamat politik dari UI.
Alasannya, tak setuju tentara berbisnis dan kembali berpolitik adalah, karena dia cinta Indonesia, dan merasa tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. (lia)
