HARIANTERBIT.CO – Dari 310 perkara sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang diajukan ke Mahkamah Kontitusi (MK) hanya 40 perkara yang dinyatakan berlanjut. Sedang 270 perkara lainnya ditolak MK berdasarkan putusan sela atau dismissal.
Dalam keterangan yang didapat media ini, Kamis (6/2/2025), sebanyak 270 perkara yang ditolak terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali. Delapan perkara ditetapkan gugur dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Pertimbangan Majelis Hakim MK dalam putusannya tidak dapat diterima karena pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Sejumlah besar perkara yang tidak dapat diterima kata majelis hakim karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
Amar ketetapan ditarik kembali gugatan dari permohonan pada kesempatan sebelumnya. Ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.
Amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan pemohon ternyata bukan kewenangan MK. Objek yang dipersengketakan seharuanya ketetapan KPU terkait hasil pilkada. Namun para pemohon di antaranya justru menggugat berita acara.
Sebanyak 40 perkara yang masih bersengketa di MK yang akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri dari tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota dan 34 perkara sengketa bupati.
Dijadwalkan sidang tahap pembuktian akan digelar pada 7 sampai 17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut dijadwalkan diputus pada 24 Februari 2025.
Sidang perkara sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut di MK:
Gubernur:
- 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
- 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
- 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua).
Bupati:
- Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)
- Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)
- Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)
- Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)
- Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)
- Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)
- Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)
- Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)
- Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)
- Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)
- Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)
- Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)
- Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)
- Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)
- Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)
- Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)
- Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)
- Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)
- Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)
- Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)
- Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)
- Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)
- Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)
- Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)
- Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)
- Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)
- Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)
- Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)
- Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)
- Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)
- Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)
- Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)
- Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)
- Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru)
Wali kota:
- 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)
- 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)
- 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang). (*/tomi)
