Penampakan sejumlah anggota TNI AL bersama masyarakat mulai membongkar pagar laut Tangerang, Sabtu (18/1/2025). (ist)

Menteri ATR/BPN Diminta Tak Lepas Tangan soal Pagar Laut, Netizen Sebut Meragukan

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak lepas tangan dengan kasus pembangunan pagar laut. Politisi PKB ini bahkan mendesak Menteri ATR untuk aktif menyelidiki kasus tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian atau instansi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepolisian, dan pihak lain, karena masalah itu berkaitan dengan banyak pihak.

Menurut Indrajaya, pembangunan pagar laut itu jelas-jelas merupakan upaya penguasaan lahan atas laut. Jika penguasaan lahan di darat menggunakan patok, maka penguasaan lahan di laut menggunakan pagar laut. “Pagar laut itu jelas-jelas patok untuk menguasai lahan. Mereka ingin menguasai lahan di laut untuk kepentingan tertentu. Buat apa dipagar kalau nggak ada kepentingan ekonomi?”ujar Indra dikutip dari Parlmentaria, Sabtu (18/1/2025).

Diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri Nusron menyebut bahwa pembangunan pagar laut di Tangerang belum masuk kategori pencurian lahan. “Buat apa dipagar kalau nggak ada kepentingan ekonomi?”Tandas Indra.

Diketahui, per hari ini, Sabtu (18/1/2025) sekitar 600 orang yang merupakan gabungan anggota TNI AL dan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten,

Banyak komentar positip dari masyarakat, ini antara lain dapat disimak dari media sosial X.com (Twitter). Namun tak urung ada juga metizen yang mengkritisi langkah pembongkaran oleh TNI AL ini.

“Membongkar menggunakan Anggaran Negara. Bila Tegas, semestinya mereka yang memasang, merekalah yang membongkar,” cuit sebuah akun @Rudetiawanst di X.com, dikutip Sabtu (18/1-2025)pukul 21.08 WIB.

“Berarti Pemerintah kalah. Alasan nya hanya Misterius,” lanjut akun ini.

“Kenapa gak nyuruh yang pasang yang bongkar?” cuit akun @syam43724.

Lebih jauh, yang meragukan tindakan pemerintah dalam menghadapi kasus pemagaran laut ini juga ada. “Tapi menurut guwe, dengan dibongkarnya pagar laut ini mengindikasikan, jika tak ada niatan mengusut dalang dan owner pagar itu sendiri,” cuit akun @5lamate.

Kepentingan Ekonomi
Anggota DPR Indrajaya menilai, tidak mungkin pagar laut itu dibuat kalau tidak ada kepentingan ekonomi di baliknya. Sebab, proyek pagar laut itu memakan biaya sangat besar. “Jika satu meter pagar itu membutuhkan biaya Rp500 ribu, maka anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp15 miliar,” tegas politisi Fraksi PKB ini.

Karena itu, ia mendesak Menteri ATR untuk aktif menyelidiki kasus tersebut. “Menteri ATR jangan hanya menunggu laporan dari instansi lain. Jangan sampai Menteri ATR lepas tangan,” ungkap Indrajaya.

Indra juga minta pemerintah tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Pemerintah harus membuka ke publik siapa yang membiayai dan untuk apa pagar laut itu dibangun, sehingga tidak ada dugaan negatif terhadap pemerintah. “Ini kan sebenarnya perkara mudah. Pagar lautnya kelihatan. Masyarakat juga tahu proses pembangunannya. Tidak mungkin instansi terkait tidak mengetahuinya. Tolong jangan ditutup-tutupi!” ujarnya.

Legislator asal Dapil Papua Selatan ini mendesak agar pelaku dan dalang di balik pagar laut itu ditindak. Jangan sampai ada upaya penguasaan lahan untuk proyek reklamasi laut secara diam-diam. (lia)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *