HARIANTERBIT.CO – Persoalan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah terkait tenaga kesehatan, diluar masalah peningkatan kualitas dan kuantitas. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy acara “Penganugerahan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2023” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Hotel Sultan Jakarta, pada Selasa (15/8).
“Persoalan kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkruen yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Muhadjir.
Muhadjir menambahkan, pemerintah daerah harus turut aktif untuk mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan bagi wilayahnya masing-masing. Mengingat, Muhadjir masih menemui banyak daerah yang memiliki kekurangan tenaga kesehatan sebagaimana yang ia temui saat berkunjung ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” imbuh Muhadjir.
Muhadjir menerangkan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan, yakni kualitas, baik pemberdayaan maupun pelayanan, kuantitas atau jumlah yang harus disiapkan, serta pemerataan yang menyeluruh disetiap daerah.
Ia mengungkap dari ketiga indikator itu, sebagian besar permasalahannya terdapat pada pemerataan. Muhadjir mengetahui bahwa banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota daripada mengabdi di daerah terpencil.
Oleh karena itu, Muhadjir mengaku sangat setuju dengan wacana yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang besangkutan. Sehingga dapat terkendali,” tutur Muhadjir.
Upaya PembenahanASN
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan pemerintah akan terus berupaya membenahi birokrasi ASN ini. Mulai dari perekruitan, penempatan hingga distribusi dan kualitas juga kuantitasnya.
Ia mengatakan bahwa dari 4,3 juta ASN di Indonesia, sekitar 8,6 persen merupakan tenaga kesehatan serta 36 persen merupakan guru dan dosen. Artinya ASN nakes menempati peringkat kedua dalam jumlah ASN di Indonesia.
ASN lanjutnya diibaratkan sebagai mesin utama birokrasi. Sejak era reformasi, ASN menghadapi situasi seperti permainan tarik tambang. Sebagian ada yang ingin tetap mempertahankan status quo, sebagian lagi ada yang ingin maju. Kedua belah pihak sama-sama kuat, saling tarik menarik.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa terobosan yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait reformasi birokrasi tenaga kesehatan sangat baik. Berbagai terobosan tersebut bahkan dinilai mampu menghadirkan ekosistem kesehatan jauh lebih baik.
“Saya apresiasi kepada Menkes Budi karena seringkali membuat terobosan yang fenomenal juga monumental,” katanya.
Terobosan tersebut membuat Indonesia dapat melalui pandemic Covid-19 dengan sangat baik, mulai dari penanganan pasien, pengadaan nakes, obat-obatan, vaksin dan lainnya. “Dengan negara yang sangat besar seperti Indonesia dan jumlah penduduk yang hampir 300 juta, bukanlah hal yang mudah ketika menghadapi pandemic Covid,” katanya,
Namun nyatanya, Indonesia berhasil melaluinya dengan baik. Angka kesakitan dan angka kematian jauh lebih rendah dibanding negara-negara yang sebanding dengan Indonesia seperti AS, India dan China.
Sementara itu Menkes Budi Gunadi mengatakan para nakes teladan akan mendapatkan sejumlah apresiasi. Mulai dari uang tunai, sepeda motor hingga kesempatan menjadi petugas haji.
Menkes juga berjanji segera mendistribusikan beberapa alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan terutama di daerah 3T. “Kita mulai dari alat USB, nanti juga alat untuk deteksi jantung,” tandasnya.
Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 Puskesmas, 24.808 Puskesmas Pembantu di mana tiap Puskesmas Pembantu yang memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 atau 34.76 persen. Sementara itu, terdapat 213.670 unit Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah itu dirasa masih perlu ditingkatkan termasuk tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya.
