Bersama anggota DPR RI Charles Honoris, BPJS Kesehatan Jakbar lakukan sosialisasi transformasi mutu layanan JKN (ist)

Gandeng Anggota DPR RI, BPJS Kesehatan Jakarta Barat Sosialisasikan Layanan JKN Berbasis Teknologi Digital

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Gandeng anggota DPR RI Charles Honoris, BPJS Kesehatan Jakarta Barat gelar sosialisasi transformasi mutu layanan berbasis teknologi digital yang berlangsung di kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis (25/5/2023). Sosialisasi transformasi mutu layanan tersebut dilakukan di sela kegiatan serap aspirasi yang dihadiri oleh Anggota DPR RI Daerah Pilihan DKI Jakarta, Charles Honoris dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat Fitria Nurlaila Pulukadang

“BPJS Kesehatan sangat terbantu dengan terjunnya anggota DPR RI dalam mensosialisasikan transformasi mutu layanan JKN. Kerjasama ini membuahkan hasil yang memuaskan, seperti terdaftarnya seluruh penduduk DKI menjadi peserta JKN,” kata Fitria.

Dalam sosialisasi tersebut, BPJS Kesehatan menjelaskan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi terhadap transformasi mutu layanan melalui komunikasi dua arah yang dilakukan dengan sesi tanya jawab. Masyarakat juga diberikan pemahaman sepenuhnya terhadap alur pelayanan yang masih menjadi salah satu permasalahan dalam kesalahpahaman para peserta JKN, terutama penegasan bahwa pelayanan dalam era transformasi ini sudah beralih dari manual menjadi berbasis digital.

“Bagi masyarakat yang mau mendaftarkan kepesertaan dalam Program JKN ini bisa melalui Puskesmas Kelurahan. Sama halnya dengan perpindahan segmentasi kepesertaan, seperti dari Peserta Bantuan Iuran (PBI) menjadi peserta mandiri. Puskesmas Kelurahan yang dialokasikan anggaran langsung dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki kelengkapan data yang akurat, sehingga pendaftaran peserta baru dapat langsung berstatus aktif tanpa perlu menunggu. Adanya BPJS Kesehatan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab organisasi pemerintahan dalam melaksanakan program pemerintah yang berkesinambungan bersama kami sebagai stakeholder yang menyebar luaskan cakupan kepesertaan seluruh Indonesia, terutama di wilayah Jakarta Barat,” ujar Charles.

Kemudahan administrasi melalui online saat ini juga turut dipaparkan untuk menyempurnakan pengimplementasian Aplikasi Mobile JKN. Pengimplementasian antrean online pada aplikasi juga dipaparkan demi pemahaman peserta JKN agar dapat memanfaatkan adanya fitur yang mempermudah peserta dalam efisiensi waktu, sehingga peserta dapat datang ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) saat waktu dokter praktek tanpa perlu menunggu antrean panjang di Faskes. Dalam hal ini, seluruh peserta dapat mengakses aplikasi melalui smartphone masing-masing. Bahkan, Kartu JKN digital juga dapat diakses melalui aplikasi tanpa perlu khawatir tidak menggenggam kartu fiisk.

“Kami mengerahkan petugas BPJS Kesehatan di tiap rumah sakit untuk membantu penanganan permasalahan atau kebingungan para pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit. Hadirnya petugas Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit (PIPP RS) atau yang biasa kami sebut sebagai BPJS Siap Membantu (BPJS SATU) yang bersifat mobile dan dapat membantu pelayanan selama 24 jam ini bukan hanya melayani peserta JKN di Jakarta Barat, namun di seluruh Indonesia, berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Fitria.

BPJS Kesehatan turut bantu melakukan tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Hal ini dilakukan demi meluruskan kesalahpahaman peserta JKN saat berobat di rumah sakit. Peserta juga diingatkan bahwa tidak adanya iur biaya di luar pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ataupun di rumah sakit selama masih sesuai dengan regulasi. Fitria turut mengimbau agar pola pikir masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa alur pelayanan di FKTP maupun rumah sakit sebenarnya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Begitu pula dengan alur rujukan tingkat lanjut

Lebih lanjut Fitria mengatakan meski sudah tercapai Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan Jakarta Barat, masih terus menyisir penduduk yang mungkin belum menjadi peserta JKN. Penyisiran dilakukan di setiap kelurahan dengan menyertakan aparat ditingkat wilayah. Tujuannya untuk mengetahui kendala yang dihadapi penduduk yang belum memiliki kartu JKN.

“Kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan kan sifatnya wajib. Jadi kami masih mencari penduduk yang belum menjadi peserta. Dari pendataan ini nantinya kita tahu dudu persoalannya. Kita juga bisa memetakan kelompok kepesertaan mana yang tepat. Mandiri atau penerima subsidi,” tutup Fitria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *