Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) Sumaryoto. (ist)

Nilai PTS Tak Kalah dengan PTN, Rektor Unindra: Harvard Itu Kampus Swasta!

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Pemikiran masyarakat yang menganggap perguruan tinggi terbaik adalah yang dikelola oleh negara atau perguruan tinggi negeri (PTN), terus berkembang. Bahkan demi diterima di PTN, masyarakat rela melakukan apa pun. Termasuk melanggar hukum yang misalnya melakukan suap.

Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) Sumaryoto memandang paradigma masyarakat mengenai perguruan tinggi saat ini, sesungguhnya telah keliru. Sebab, perguruan tinggi terbaik bisa saja yang dikelola oleh swasta atau perguruan tinggi swasta (PTS). Ini yang menurutnya terjadi di luar negeri, namun justru tak diketahui.

“Perkara memilih perguruan tinggi itu, kalau berpikir secara rasional itu tidak ada beda sebetulnya. Apalagi di luar negeri, bahkan di Amerika itu yang namanya Harvard itu pun swasta, perguruan tinggi yang paling bagus swasta malah,” kata Sumaryoto, Sabtu (28/1/2023), dalam rilis yang diterima HARIANTERBIT.CO.

“Jadi artinya tidak menjamin negeri itu lebih baik. Apalagi kalau bicara lulusan, itu bergantung orangnya. Dasarnya pintar ya pintar, dari manapun berasal,” ujarnya.

Menurut Sumaryoto, pemahaman yang salah tentang perguruan tinggi ini, seperti halnya dengan pandangan masyarakat bahwa profesi terbaik ialah pegawai negeri sipil (PNS). Yang padahal, kata dia, hal itu tidak sepenuhnya benar. “Ini kan masalahnya kultur di Indonesia ya, seperti halnya menjadi pegawai negeri, kan keren. Itu ya sama,” ungkapnya.

“PNS bisa dapat (uang) pensiun. Di mana-mana bisa dapat pensiun. Pensiun PNS itu sebetulnya uang sendiri yang ditabung. Sama dengan pegawai swasta yang dapat pensiun, ada asuransi pensiun. Itu kan sama, dipotong tiap bulan,” tandas Sumaryoto.

Terlebih, kembali ke PTN dan PTS, saat ini institusi yang mengurusi perguruan tinggi, menurut Sumaryoto, sudah tak dibedakan antara PTS dengan PTN. Seperti Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tidak ada lagi. Berganti dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), yang tugasnya membawahi PTN maupun PTS.

“Kemudian di tingkat birokrasi misalnya Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, tidak dipisahkan untuk PTS dan PTN tidak ada. Karena sebetulnya dikotomi itu muncul terkait masalah pengelolaan aset, kekayaan milik perguruan tinggi. Kalau swasta yayasan, negeri ya milik negara. Itu saja,” papar Sumaryoto.

“Aturannya sama, tentang akreditasi, model pembelajaran. Tidak ada yang berbeda,” lanjutnya.

Keunggulan PTN sendiri, kata Sumaryoto, hanya terletak pada biaya kuliah yang murah. Namun, saat ini menurutnya hal itu sudah tidak berlaku. “Kenapa harus milih negeri, mestinya zaman sekarang ini tidak muncul hal seperti itu.Dulu memang negeri lebih murah, sekarang sama saja. Misal di negeri program magister Rp10 juta per semester, di swasta jauh lebih murah, di Unindra cuma Rp2,5 juta,” jelasnya.

Atas itu, menurut Sumaryoto, sudah tak tepat lagi membanding atau bahkan mengunggulkan perguruan tinggi tertentu, dengan yang lainnya. Sebab hal tersebut saat ini sudah tak relevan. Perbandingan paling objektif dan rasional dalam menentukan perguruan tinggi, kata dia, ialah dengan melihat peringkat akreditasi, lulusan dan proses belajar-mengajar.

“Kalau swasta menyelenggarakan dengan tri dharmanya (Tri Dharma Perguruan Tinggi-red) bagus, pembelajarannya bagus, uang bulanannya juga terjangkau, saya kira masyarakat bisa menilai kok. Lulusan juga terlihat, seperti Unindra kan, alhamdulillah yang jadi ASN banyak, kerja di bank pemerintah banyak, guru banyak,” paparnya.

“Itu artinya apa? Mereka masih bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain kok, walaupun SPP-nya paling murah,” imbuh Sumaryoto. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *