Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo bersama kuasa hukumnya, Sekjen Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasihat Hukum Islam Indonesia (PPIPHII) M Anwar, saat hadir di PN Jakarta Selatan, dalam sidang dugaan pemalsuan dokumen, namun agenda tersebut ditunda karena termohon tidak hadir. (ist)

Sidang Perkara Dugaan Pemalsuan Dokumen Ditunda, Ketua FKMTI Kecewa Berat

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo kecewa berat karena persidangan yang dijadwalkan berlangsung Senin (9/1/2023) pagi, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ditunda karena pihak termohon, kepolisian dan kejaksaan tidak hadir.

“Saya sangat kecewa. Saya sudah siap, datang sesuai jadwal (pukul 09.00 WIB). Namun sampai pukul 11.00, pihak termohon (kepolisian dan kejaksaan) tidak hadir,” tandas SK Budiardjo, dalam keterangannya.

“Sebagai penegak hukum, seharusnya mereka (pihak kepolisian dan kejaksaan) taat hukum. Saya sudah dijadikan tersangka tanpa bukti dan saksi yang jelas. Ini sudah merugikan saya. Saya rugi waktu, tenaga dan biaya,” lanjutnya.

Persidangan dengan pemohon SK Budiardjo dan Nurlela dengan termohon 1: Dirreskrimun Polda Metro Jaya, dan termohon 2: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ditunda.

Hakim yang menangani perkara ini, Hendra Utama Sutardodo SH, MH menyatakan, sidang pertama No Perkara 115/Pid.Pra2022/PN Jakarta Selatan ditunda, karena pihak termohon tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan Senin 16 Januari 2023 mendatang.

Menyikapi hal ini, pria yang akrab disapa Budi, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan jajarannya untuk memperhatikan secara serius kasus pertanahan yang tengah disidangkan. “Kalau Pak Jokowi ingin memberantas mafia tanah sampai ke beking-bekingnya, sebaiknya dia mengerahkan jajarannya untuk memberi perhatian serius pada persidangan kasus pertanahan,” pintanya.

Sementara itu M Anwar, sekjen Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasihat Hukum Islam Indonesia (PPIPHII) yang dipercaya menjadi kuasa hukum SK Budiardjo, mengatakan, ini diduga ada upaya kriminalisasi terhadap klien kami, karena penyidik tidak pernah menunjukkan bukti pemalsuan dokumen yang dilakukan SK Budiardjo.

“Dokumen berupa girik milik SK Budiardjo, berbeda nomor dan lokasi dengan milik pihak yang melaporkan. Ini beda. Subtansinya di mana? Pasal 266, apa kapasitas Pak Budi bisa menggunakan dan menyuruh orang untuk membuat akta autentik palsu dan menghilangkan tapal batas. Pak Budi bukan PNS, bukan orang BPN, bukan juru ukur. Kami tidak pernah ditunjukkan mana dokumen asli, mana yang palsu?” ujar Anwar balik bertanya.

Ditambahkan Anwar, hingga kini belum menerima BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kliennya dari penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu, saat penetapan tersangka, belum ditunjukkan bukti berupa forensik dokumen yang dipalsukan. (*/bdg)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *