HARIANTERBIT.CO – Arah politik PKB telah tertulis dalam Mabda’ Siyasi nya bahwa Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
Belakangan ini di jagad media publik diramaikan Judicial review atau uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Adapun gugatan uji materi terhadap sistem pemilu teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.
Menanggapi kemungkinan berubahnya sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup, Politis perempuan PKB yang juga sekretaris PW Perempuan Bangsa Jawa Timur menyampaikan bahwa “ Jihad PKB proporsional terbuka “ karena Pemilu selama ini mencerminkan rasa keadilan dan keingintahuan masyarakat terhadap caleg-caleg yang akan dipilih tidak terhalang (tidak beli dalam karung, red) tutur Umi Zahrok.
Legislator Perempuan Jawa Timur ini kembali mengingatkan pesan Gus Muhaimin yang juga alumni Fisipol UGM “ Kita bersyukur karena bangsa Indonesia memiliki modal yang luar biasa bernama demokrasi. Ia menilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia mulai 1998 adalah hasil kerja keras bangsa untuk membangun sistem yang menjadikan bagian dari kesadaran baru untuk mengubah diri menjadi lebih baik dari era otoritarianisme menjadi era demokrasi demikian kata Anggota DPRD Jatim.
Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) harus menjadi agenda bersama, tak hanya penyelenggara namun juga partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil secara umum dengan tujuan tercapainya pemilu yang berkualitas demikian kata Umi Zahrok Politisi Perempuan Dapil Jember Lumajang.
“Kita harus mengisi Pemilu 2024 dengan politik yang lebih berkualitas, tidak mengulang politik lima tahun yang lalu di mana konflik kompetisi menjadi perpecahan yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kita mengisi pencerahan politik dan kesadaran politik, insyaallah berdebat, bersitegang tidak masalah, asal memiliki isi yang tepat dan substansi yang memadai,” kata Gus Muhaimin dalam keterangan resminya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (28/9/2022).
