Para pemetik teh di Cianjur, Jawa Barat, mendukung Ketua KPK Firli Bahuri maju pada Pilpres 2024. (ist)

Ini Alasan Pemetik Teh Cianjur Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Sekelompok pekerja atau buruh pemetik teh di Cianjur, Jawa Barat, meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri maju pada Pemiilhan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka menilai, latar belakang Firli sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja perkebunan.

“Kami dukung penegak hukum yang paham rakyat bawah, kan beliau anak petani juga, pernah hidup susah diupah pas-pasan,” kata perwakilan pekerja, Siti Murnia, di salah satu kawasan kebun teh Kecamatan Cempaka, Rabu (26/10/2022), dalam keterangan tertulis yang diterima HARIANTERBIT.CO.

Murnia mengaku, baru kali ini menyuarakan aspirasi dan dukungan terkait pemilihan presiden. Sebelumnya, rutinitas di kebun yang jauh dari hingar-bingar politik membuatnya kurang peduli. Ia bersama pekerja lain mengubah sikap setelah sekian lama gelisah dengan nasib hidup yang masih jauh dari sejahtera. “Dan juga karena ada (figur) yang cocok, tukang tangkap koruptor,” ujar Murnia.

Sementara rekannya, Titin Suhartini menambahkan, para pekerja menaruh harapan besar kepada sosok Firli Bahuri. Keberanian dan ketegasannya terhadap koruptor dipercaya sebagai modal kuat untuk membela pekerja. “Upah dinaikin, pekerja harian dan bulanan dilindungi, terus pasar dan harga petani juga diperhatikan,” harapnya.

Titin menjelaskan, sejak dulu nasib pekerja teh tak kunjung berubah. Padahal, imbuhnya, teh merupakan komoditas unggulan sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat. Meski pemerintah telah menetapkan upah minimum (UMR/UMK) bagi pekerja teh, nilainya dirasa belum layak. Di samping itu, tidak semua perusahaan konsisten menjalankan ketetapan tersebut. “Aturannya harus jelas memihak dan ditegakkan, jangan pekerja terus yang disalahkan kalau produksi dan kualitasnya turun,” jelasnya.

Ia pun meyakini, harapan tersebut bisa terwujud bila kepemimpinan nasional nantinya dikendalikan oleh orang yang paham hukum, serta berpihak pada pekerja. “Intinya mah ngerti hukum, bisa lindungi pekerja, serius berantas korupsi,” tandas Titin. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *