Komunikolog Indonesia, Ermus Sihombing. (ist)

FIRLI DITUDUH JEGAL ANIES, PENGAMAT: BERLEBIHAN DAN TIDAK MENDASAR!

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Saat ini ada beberapa aktor politik berpendapat di ruang publik seolah ‘menuduh’ Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) bermanufer menjegal Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua KPK Firli Bahuri dituding ngotot menersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E.

“Pandangan ini saya pastikan sebagai framing politik menuju Pemilu 2024. Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik dipastikan didorong oleh kepentingan politik yang bersangkutan. Karena itu berpotensi menimbulkan manipulasi persepsi publik,” kata Komunikolog Indonesia, Ermus Sihombing, dalam pernyataan tetulisnya yang diterima HARIANTERBIT.CO, Senin (3/10/2022).

Emrus memastikan, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri terus bekerja atas dasar undang-undang. Institusi ini tidak pernah tunduk pada kekuasaan apa pun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sejumlah bukti, lanjutnya, dapat dikemukakan bahwa KPK bekerja imparsial. Jangankan gubernur, dua menteri dari kader dua partai papan atas dan berkuasa saat ini, sudah divonis terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan baru-baru ini seorang hakim agung sedang menjalani tahapan proses di KPK karena diduga kuat terlibat tindak pidana korupsi. “Jadi, sama sekali tidak ada tebang pilih atau pilih tebang penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Tanah Air oleh KPK,” kata Emrus.

“Kepemimpinan Firli Bahuri, saya melihat, KPK tidak pernah menarget sosok tertentu diproses atas dugaan tindak pidana korupsi, kecuali karena ada cukup bukti hukum keterlibatan dugaan tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Emrus mengatakan, pandangan bahwa KPK ingin menjegal pencapresan Anies sangat berlebihan, dan cenderung tidak berdasar, karena pendapat mereka tidak disertai fakta, data dan bukti hukum yang kuat. Para aktor politik tersebut ditengarai sedang melakukan politisasi penegakan hukum di ruang publik.

Oleh karena itu, ujarnya, wacana tersebut selain tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat dipastikan juga berpotensi mengganggu dalam upaya kita bersama KPK memberantas korupsi di Tanah Air dan menjadikan hukum sebagai ‘panglima’ di negeri kita sebagai negara demokrasi. “Perlu harus kita sadari bersama bahwa ‘mengurai’ dugaan keterlibatan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, tidak semudah seolah ‘menuduh’ ada manuver menjegal Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,” tandas akademisi Universitas Pelita Harapan.

Sebab, untuk menetapkan seseorang menjadi saksi, dan atau tersangka dan atau terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi saja, KPK pasti bekerja ‘prudent’ tanpa mengenal waktu dengan mengerahkan SDM ASN dari hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ada di KPK dengan penggunaan dana yang sangat terbatas dan transparan untuk mencari serta memperoleh bukti awal yang sangat memadai. “Intinya, biarkan KPK bekerja profesional, objektif dan netral demi pemberantasan korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa di Indonesia. Oleh sebab itu, sejatinya semua komponen bangsa mendukung KPK,” ungkap Emrus.

Untuk itu, ia mengingatkan agar jangan ada elite politik di negeri ini mencoba-coba ‘mengganggu’ atau mempolitisasi semua peran, fungsi dan tugas KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. “Selain itu, untuk memberi pencerahan kepada masyarakat di ruang publik dan sekaligus pertanggungjawaban akademik saya sebagai komunikolog Indonesia, saya bersedia debat terbuka dengan para pihak yang seolah ‘menuduh’ KPK bermanuver menjegal Anies Baswedan pada pemilihan Pilpres 2024,” tandasnya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *