Mantan Direktur Utama PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) Raja Sapta Oktohari (RSO/kiri)) yang dilaporkan kuasa hukum korban PT MPIP ke Polda Metro Jaya.

LAPORAN DUGAAN PIDANA PENIPUAN RIBUAN KORBAN PT MPIP NAIK KE PENYIDIKAN

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Kuasa hukum para korban PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dengan terlapor mantan Direktur Utama Raja Sapta Oktohari (RSO), memberikan keterangan bahwa proses hukum sudah mengalami kemajuan dan sudah naik ke tahap penyidikan.

“Kami menerima SPDP tembusan ke Kejaksaan Tinggi DKI No B/724/I/RES 2.6/2022/Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2022 yang juga ditembuskan ke terlapor. Dengan naiknya kasus ini maka jika berikutnya RSO sebagai terlapor mangkir dua kali maka penyidik punya wewenang untuk jemput paksa sesuai KUHAP,” kata Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm Sugi, dalam rilis yang diterima HARIANTERBIT,co, Kamis (20/1/2022).

MJ selaku salah satu korban PT Mahkota yang melaporkan RSO atas dugaan pasal pidana penipuan, penggelapan, pidana perbankan dan pencucian uang menyampaikan apresiasi. “Terima kasih Polda Metro Jaya setelah dua tahun menanti akhirnya naik sidik juga, mohon agar dilanjutkan hingga ke tahap persidangan karena tidak ada iktikad baik dari para terlapor,” ujarnya.

Sugi lebih lanjut menjelaskan. bahwa korban MJ ini dua tahun lalu menghubungi LQ Indonesia Lawfirm ke Hotline 0817-489-0999 dan memberikan kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm yang kemudian membuat laporan polisi. Banyak yang bertanya kepada kami. Kenapa RSO turut dilaporkan, padahal beliau adalah pejabat negara. Salah satu pasal pidana dilaporkan adalah Pasal 46 UU Perbankan, mengenai larangan menghimpun dana nasabah tanpa izin BI. Berdasarkan bukti awal yang dimiliki LQ dan telah diberikan kepada penyidik, RSO diduga secara aktif menghimpun nasabah, ini salah satu bukti.

“Dalam video tersebut, terlihat RSO berbicara dan memberikan iming-iming jika dulu dapat bunga, maka nanti peserta investor akan mendapatkan dividen, setelah banyak masuk dana, beberapa bulan kemudian Mahkota menyatakan gagal bayar dan hingga kini jangankan janji bunga dan dividen, modal saja tidak bisa ditarik. Di sini masyarakat bisa melihat jelas, mengapa LQ melaporkan RSO sebagai salah satu terlapor, nanti pembuktian di pengadilan,” ungkap Sugi.

Laporan kuasa hukum korban PT MPIP ke Polda Metro Jaya, dengan terlapor mantan Dirut PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) Raja Sapta Oktohari (RSO), naik ke penyidikan.

Namun terlapor harus ‘gentle’ dan datang ke Polda Metro Jaya dan memberikan keterangan, taati hukum yang berlaku. LQ akan terus mengawal, tidak peduli pejabat setinggi langit tapi proses hukum harus ditegakkan jika ada bukti awal, harus diproses hukum

“Jika nanti ditetapkan sebagai tersangka, kami akan meminta agar para terlapor termasuk RSO segera ditahan karena bukti awal kami berikan sudah cukup sesuai Pasal 184 KUHAP. Masyarakat tolong bantu awasi kasus ini, kawal agar menjadi bukti janji Kapolri bahwa hukum akan tajam pula ke atas,” tandas Sugi.

Mirisnya, di mana para korban investasi bodong sakit dan ada yang sudah meninggal, namun para terlapor investasi bodong, menunjukkan kemewahan dan gaya hidup yang berfoya-foya di media sosial. Lihat ini gaya hidup jet set, RSO di yacht, private jet, sementara klien kami kesusahan. Di mana rasa keadilan?

“Kami minta agar RSO mau bertanggung jawab dan tidak berdalih dipalsukan tanda tangan di bilyet. Tidak masuk akal, RSO yang cerdas, masa tidak tahu keluar masuknya uang PT Mahkota sebagai direktur utama, tidak masuk akal,” tandasnya.

LQ Indonesia Lawfirm sebagai aparat penegak hukum juga mengingatkan agar korban Mahkota lainnya, jangan tertipu dua kali dengan skema penyelesaian yang ditawarkan, sudah tertipu satu kali manusiawi, kalau tertipu dua kali itu nanti menyesal lagi.

Ingat jika ada iktikad baik, seharusnya Mahkota mengembalikan dana para investor, bukan malah minta top up konversi. Jangan tertipu tawaran dan gambar-gambar properti yang tidak jelas, apalagi properti di Bali belum ada fisiknya.
Mintakan ‘cash’ tunai saja kembali, karena properti harga bisa di-‘mark up’ dan mereka minta cicil waktu, yang merugikan korban investasi bodong.

“Jika untuk bayar dana jatuh tempo saja tidak ada dana, lalu dari mana dana untuk bangun properti yanh dijanjikan? Itu saja sangat tidak masuk Logika,” katanya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.