KPK PANGGIL SEKDA KOTA BEKASI SAKSI DUGAAN KORUPSI WALI KOTA RACHMAT EFFENDI

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati dipanggil penyidik KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang, jasa dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Reny dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen.

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil sembilan saksi lainnya untuk tersangka Pepen. Kesembilan saksi itu, yakni Intan selaku karyawan swasta, Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Heryanto, Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nurcholis, dan Kasi BP3KB Lisda.

Hal itu dikatakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/1/2022). “Sekta Kota Bekasi dan lainnya dipanggil sebagai saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Ali Fikri.

Selanjutnya, penyidik juga memanggil Sherly dari pihak swasta/bagian keuangan PT Hanaveri Sentosa dan PT Kota Bintang Rayatri, Giyarto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Andi Kristanto selaku ajudan Wali Kota Bekasi, dan Tita Listia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Dalam kasus ini pihak KPK telah menetapkan sembilan tersangka. Untuk tersangka penerima suap, yakni Rahmat Effendi, Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin, Lurah Jati Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Sedang tersangka pemberi, yaitu Direktur PT ME Ali Amril, pihak swasta Lai Bui Min, Direktur PT KBR Suryadi, dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin. Kasus ini berawal Pemkot Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sebesar Rp286,5 miliar.

Ganti rugi dimaksud terkait pertama, pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar. Kedua, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Ketiga, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar dan keempat, melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Dari proyek itu diduga tersangka Rahmat Effendi menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan itu serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, dia juga diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi dengan sebutan untuk ‘sumbangan masjid’.

Uang itu diduga diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yakni Jumhana Lutfi yang menerima Rp4 miliar dari Lai Bui Min. Wahyudin yang menerima Rp3 miliar dari Makhfud Saifudin dengan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi sejumlah Rp100 juta dari Suryadi.

Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. KPK menduga uang itu dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah Rp600 juta. Selain itu terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi. (*/omi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.