Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan dan Dirrerkrimsus PMJ Kombespol Auliansyah Lubis memperlihatkan uang hasil sitaan.

POLDA METRO JAYA UNGKAP PROYEK FIKTIF RP13 MILIAR PT PDS

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pangadaan penyediaan Data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnotic, Siem dan Manage Service di PT PDS. Proyek yang diduga fiktif itu terjadi pada tahun 2018 menyebabkan negara merugi belasan miliar rupiah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan didampingi Dirreskrimsus Kombes Auliansyah Lubis, mengatakan, berdasarkan laporan polisi pada 29 Juni 2021 terlapor PT PDS salah satu anak perusahaan BUMN diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“PT PDS secara administratif dokumennya telah dilengkapi, tetapi tidak pernah dikerjakan proyek pengadaan barang dan jasa (melanggar SOP). Barang/hasil pekerjaan tidak pernah diserahterimakan, namun dilakukan pembayaran,” kata Kombespol Auliansyah Lubis, Jumat (26/11/2021).

Dalam kasus dugaan korupsi PT PDS ini, penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 40 saksi. “Kami masih terus melakukan pemeriksaan. Sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kombespol Auliansyah Lubis.

Dijelaskan, pada tahun anggaran 2018, PT PDS salah satu anak perusahaan BUMN melaksanakan pengadaan penyediaan data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnotic, Siem dan Manage Service senilai Rp13,1 miliar yang dananya bersumber dari kas operasional perusahaan PT PDS.

“Meski proyeknya tidak dikerjakan, pembayaran tetap dilakukan sebesar Rp10,2 miliar (termasuk PPN) dari total nilai Rp13,1 miliar. Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar Rp548.920.752,” tuturnya.

Dalam kasus ini penyidik Ditreskrimsus telah menyita barang bukti uang proyek fiktif itu sebesar Rp8,9 miliar lebih. Barang bukti tersebut disita dari sejumlah rekening penampungan hasil pembayaran proyek tersebut.

Penyidik akan menjerat tersangka dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. (*/omi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *