Legiman bersama tim hukumnya

PARA HAKIM DI PN MEDAN DILAPORKAN KE BADAN PENGAWAS MA

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Para Hakim di PN Medan Sumut yang menangani perkara sengketa lahan antara Legiman Pranata dan Sihar Sitorus dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung(MA), karena diduga melakukan penyimpangan wewenang rasa keadilan oleh Legiman yang merasa dizolimi oleh pengusaha kuat.

“Betul pak Pengaduan Legiman sudah kita terima dan sekarang sudah di disposisi di Inspektorat Bawas kehakiman ” ujar Hakim Mayor kepada ketua Tim Investigasi Binsar Siagian sambil menyerahkan progres perkembangan pengaduan Bawas MA.

Legiman Pranata pemilik sah dari sebidang tanah, SHM No.655, seluas 8.580 m2, di Jalan Binjai Km 15,5 , Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang , Propinsi Sumatera Utara. Dia menjadi korban ketidakadilan dalam Perkara Perdata No. : 98/G/2017/PTUN Medan.

Legiman menyebutkan, dia tidak mendapat keadilan hukum atas keluarnya putusan perkara atas tanah yang dikuasainya sejak 2000. Dalam Putusan PTUN ini dia tidak dilibatkan, bahkan tidak tahu tanahnya diperkarakan oleh Sihar Sitorus putra DL Sitorus alm.

Dia mengakui melalui pengacara Sihar Sitorus menggugat BPN Deli Serdang atas terbitnya sertifikat No. 655. ” Padahal sudah 5 tahun dia memiliki sertifikat dan sudah lahan, ” ungkap Legiman kepada Projustisianews.com di Kantor LBH Karya Cipta Bangsa.

Seharunnya BPN Deli Serdang mempertahankan Sertifikat miliknya tapi kenyataan tidak ada BPN Deli Serdang melakukan perlawanan atas gugatan Sihar Sitorus tersebut untuk membela Legiman pemilik yg sertifikatnya dikeluarkan BPN Deli Serdang, yang menurut 100 porsen telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pendaftaran Pertanahan sesuai undang-undang di Bidang Pertanahan.

Putusan Majelis Hakim PTUN dengan Penggugat Sihar Sitorus ini menurut Legiman penuh rekayasa dan persekongkolan. “Seharus Majelis Hakim mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan menanyakan data lengkap termasuk para notaris, ” tandas Legiman.

Legiman mempertanyakan kenapa Majelis Hakin tidak melibatkan semua pihak termasuk dirinya yang pada saat itu memang sudah mengusai lahan fisik.

Putusan hakim itu menurut saya cacat karena mengetahui banyak pelanggaran dalam proses keluarnya Sertifikat SHM 477 milik Sihar Sitorus tersebut dan PTUN dibuat sesingkat -singkat untuk dapat merontokkan DHM 655 yang sesuai Peraturan pendaftaran tanah.

Rekayasa putusan hakim akhirnya Legiman membuat pengaduan ke Mahkamah Agung (MA). Dari MA ini Legiman tidak para pihak, maka dia meminta petunjuk dari MA dan dijawab agar Legiman melawan dengan Putusan Kasasi atau peninjauan kemabli. (oko)

Leave a Reply

Your email address will not be published.