Erna didampingi kuasa hukumnya Hasan Basri berdialog dengan H Lilik tokoh masyarakat setempat.

DIREKTUR EKSEKUTIF LBH PPI DESAK KAPOLDA BANTEN BERTINDAK

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Janji Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, akan memotong kepala jika tidak membersihkan ekornya kini benar-benar diuji. Seorang oknum Polri berpangkat kompol di Polda Banten diduga menjadi beking aksi pemblokiran lahan milik warga di kawasan Perumahan Bumi Caringin Indah. Pandeglang, Banten.

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit telah mengintruksi seluruh jajaran untuk menindak tegas setiap anggota yang melakukan tindakan di luar aturan. “Jika ekornya tidak bisa dibersihkan, kepalanya yang akan saya potong,” begitu kata Kapolri pekan lalu.

Karenanya, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pedagang Pasar Indonesia (PPI) Drs H Hasan Basri SH, MH dan Guntur Tumpak Pangaribuan SH mendesak Kapolda Banten Irjenpol Rudy Heryanto Ardy Nugroho untuk mengusut dugaan adanya oknum polisi yang menjadi beking aksi pemblokiran lahan milik warga bernama Erna. “Kami minta Kapolda Banten mengusut tuntas anggotanya itu. Kami juga minta Kapolri membuktikan janjinya,” katanya saat melakukan advokasi terhadap warga Caringin yang bernama Erna, pada Kamis (11/11/2021).

Saat ini lima unit kios milik Erna ditutup tembok oleh orang yang tidak dikenalnya, sehingga akses keluar masuk ke kiosnya tertutup. Selain ditutup tembok menggunakan paving blok, sejumlah dokumen penting terkait kredit kepemilikan rumah juga raib. Dua rolling door milik Erna juga lenyap. Bahkan banner yang sempat dipasang oleh LBH PPI yang berisi somasi terbuka ke pihak-pihak terkait juga ikut dicopot.

Sengketa lahan itu bermula ketika tahun 2017 lalu, Erna melakukan over alih perusahaanya, PT Suryamulia Gemalanggeng yang merupakan developer dari Perumahan Bumi Caringin Indah yang terletak di Kelurahan Caringin, Kecamatan Lebak kepada Maratua Mungkur melalui jasa H Ambon dengan nilai Rp7 miliar. Over alih itu menurut Erna meliputi sejumlah lahan kosong yang berada dibagian belakang kawasan Perumahan Bumi Caringin Indah itu.

Bahkan, dalam salah satu klausul perjanjian jual beli, menurut Erna, dirinya masih tercatat sebagai komisaris utama. Pascaover alih itu, Erna mengaku hubungannya dengan Mungkur baik-baik saja. Tetapi setelah terjadi pergantian pengurus dalam tubuh PT Suryamulia Gemalanggeng serta terjadi perubahan nama menjadi PT Suryamulia Gemalanggeng Sembilan, hubungan mereka mulai memburuk. Bahkan Erna sempat dipanggil ke kepolisian untuk melakukan klarifikasi terkait tuduhan melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan LP No R/LI-10/IV/RES.1.11/2021/SPKT III/Banten, tanggal 20 April 2021 tanpa ada tertera siapa pelapor dan terlapornya.

Di balik serangkaian peristiwa itulah disebut-sebut ada nama oknum kepolisian berpangkat kompol itu. Menurut Erna, ketika dirinya mempersoalkan penembokan kiosnya, dia malah diancam akan diproses hukum jika mencoba menentang mereka. Bahkan pihak lawan menentang dirinya untuk melaporkan ke polisi mereka tidak takut, karena dibekingi oknum tersebut. “Ini sungguh luar biasa, ada oknum Polri berani menentang perintah Kapolri,” tegas Hasan Basri.

Ketua RT Deden mengaku tidak mengetahui jika terjadi sengketa antara pemilik developer. Pihaknya berharap masalah itu tidak berpengaruh terhadap pengurusan surat-surat milik warga. Sementara H Lili berharap masalah itu segera terselesaikan agar tidak menganggu aktivitas warga penghuni perumahan seluas sekitar 13 ha itu. Apalagi ada sekitar 234 sertifikat yang harus diselesaikan.

Ketika hendak dikonfirmasi ke pengurus PT Suryamulia Gemalanggeng Semmbilan, kondisi kantor pemasaran yang berada di bagian depan kawasan perumahan dalam keadaan tertutup. Sejumlah warga yang berada di lokasi itu tidak tahu menahu ketika ditanya keberadaan pengurus PT SGS.

Diceritakan Erna, alasan pihak lawan menutup akses kelima kiosnya karena jalan di depan kios milik mereka karena belum diserahkan kepada pemda setempat sehingga tidak bisa dikatakan sebagai fasilitas umum. Erna dan kuasa hukumnya Hasan Basri dan Guntur Pangaribuan akan membawa aksi penembokan itu jalur hukum.

Tindakan semena-mena, apalagi disebut-disebut dibekingi perwira Polri kata Hasan Basri tidak bisa dibiarkan. “Kapolda Banten harus segera bertindak, jika tidak citra Polri yang kini sedang dibangun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Hasan Basri. (*/omi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *