Jaka Maulana SH dan Natalia Manafe SH advokat dari LQ Indonesia Lawfirm melaporkan oknum hakim PN Surabaya ke Komisi Yudisial.

ADVOKAT LQ INDONESIA LAWFIRM LAPORKAN OKNUM HAKIM PN SURABAYA KE KOMISI YUDISIAL

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Dua advokat dari LQ Indonesia Lawfirm, Jaka Maulana SH dan Natalia Manafe SH melaporkan oknum hakim Pengàdilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY), pada Rabu (7/4/2021).

Jaka dan Natalia selaku kuasa hukum Christian Halim, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/4/2021), telah melaporkan Ketua Majelis Hakim NMP, hakim anggota MTPP dan HjW yang menyidangkan perkara pelapor Christeven Mergonoto, dengan penetapan No 195/Pid.B/2021/PN SBY pertanggal 29 Maret 2021 ke Komisi Yudisial.

Aduan tersebut tercatat dengan Nomor 0404/IV/2021/P tertanggal 7 April 2021 tentang aduan pelanggaran kode etik.

“Jika terbukti kami akan mengambil dua langkah hukum lagi. Pertama adalah mempidanakan oknum hakim atas Pasal 421 KUH Pidana dugaan penyalahgunaan wewenang. Kedua, pengajuan pembatalan putusan karena jelas tertera di Pasal 3 KUHAP,” kata Jaka Maulana, dalam keterangan yang diterima HARIANTERBIT.co.

Menurut Jaka, pihaknya memastikan lawfirmnya akan terus memantau agar aparat penegak hukum wajib taat kepada aturan undang-undang.

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, jika melanggar KUHAP maka putusannya seharusnya tidak sah,” ujarnya.

Sementara itu, Advokat Alvin Lim menambahkan, keprihatinan mengenai banyaknya dugaan pelanggaran hukum acara pidana dalam peradilan di Indonesia.

Surat tanda terima/penyerahan pelaporan.

“Sidang Christian Halim ini adalah salah satu contoh ‘peradilan sesat’. Kenapa? Peradilan sesat adalah proses hukum atau ‘due process of law’ yang melanggar aturan acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUH Acara Pidana,” jelasnya

Sidang tanggal 5 April 2021 di ruang Candra, PN Surabaya dengan jelas, kuasa hukum menyatakan ke hakim di depan persidangan bahwa Pasal 160 KUHAP ayat 1 (c) berisi, “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi”.

Selanjutnya, Alvin meminta kepada majelis hakim agar Mohammad Gentha Putra dipanggil atas permintaan penasihat hukum untuk didengar keterangannya, karena ada dokumen dan keterangan setelah dicek keterangannya yang diduga palsu.

“Jelas dugaan keterangan palsu adalah upaya saksi dalam melecehkan pengadilan, juga dapat dikenakan Pasal 242 KUH Pidana tentang Sumpah Palsu,” tandasnya.

Menurut Alvin, tujuan pemeriksaan saksi adalah untuk mencari kebenaran materiil. Jadi ketika penasihat hukum sesuai haknya meminta agar kembali dihadirkan, maka berdasarkan Pasal 160 KUH Acara Pidana, hakim wajib mendengarkan karena Gentha adalah saksi yang tertera dalam berkas perkara. Namun anehnya, jawaban hakim malah melanggar KUHAP.

“Jaksa sudah berusaha menghadirkan dua kali namun gagal, silakan penasihat hukum saja yang menghadirkan Gentha,” ucap hakim anggota.

“Jaksa selaku eksekutor, dengan ucapan hakim bahwa penasihat hukum saja yang menghadirkan Gentha, maka hakim secara langsung mengalihkan tanggung jawab dan tugas jaksa ke penasihat hukum, jadi apakah boleh nanti dia saja yang sekalian buat surat tuntutan?” kata Alvin dengan nada heran.

Atas dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkataan tersebut, maka LQ Indonesia Lawfirm melaporkan oknum hakim tersebut ke Komisi Yudisial agar bisa diperiksa.

“Itulah tugas lawyer. Jika lawyer tidak berani membela dan bertabrakan dengan pihak yang melawan hukum, bagaimana masyarakat yang terkena kasus bisa memperoleh keadilan?” tegasnya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *