Ketua II Komisariat IAIN Ambon Marwan Titaheluw meminta Mahkamah Tingkat Tinggi dan PB PMII profesional tangani polemik konfercab ilegal.

KOMISARIAT SE-KOTA AMBON MINTA PB PMII PROFESIONAL TANGANI POLEMIK KONFECAB ILEGAL

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) se-Kota Ambon mengritik pengajuan SK Cabang Ambon yang masih dalam proses. Padahal konferensi cabang (konfercab) belum selesai tetapi PKC PMII Maluku memberikan rekomendasi mengajuan SK dengan hasil konferensi ilegal pada 19 Januari 2021 lalu.

Ketua II Komisariat IAIN Ambon Marwan Titaheluw mengatakan, terdapat isu yang patut menjadi perhatian karena tersiar kabar bahwa PKC PMII telah memberikan rekomendasi pengajuan SK kepada sahabat Gafur Rusunrey untuk dikirim ke PB PMII.

“Konferensi cabang terlihat sangat tertutup hingga tiba-tiba pengusungan SK diusulkan ke PB PMII, padahal kemarin saat mediasi di Sekretariat PKC PMII Maluku, Ketua PKC Indah Ulfah Mansyur berjanji tidak memberikan rekomendasi dan menyelesaikan problem konferensi ilegal itu secara konstitusi. Dari sini saja terlihat konferensi yang hanya dihadiri oleh satu komisariat didukung oleh pihak PKC. Semoga saja konferensi ini tidak dilibatkan untuk kepentingan kongres bulan Maret nanti,” kata Marwan, Minggu (31/1/2021), dalam keterangan tertulis yang diterima HARIANTERBIT.co.

Marwan menghimpun informasi soal konferensi ilegal dan tertutup itu sebelum ke Jakarta. Atas dasar itu, mewakili PK PMII se-Kota Ambon, Marwan mendesak Mahkamah Tingkat Tinggi dan PB PMII agar benar-benar profesional dan konstitusional dalam menangani gugatan yang sudah diberikan kepada biro aparatur siang tadi.

“Mahkamah Tingkat Tinggi dan PB PMII sudah seharusnya mempertimbangkan dengan matang dan memutuskan bahwa hasil konferensi yang menetapkan Gafur Rusunrey cacat secara formal dan mekanisme serta bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan juga peraturan organisasi,” ujarnya.

Dijelaskan Marwan, penetapan surat kepengurusan yang tidak sesuai dengan konstitusi organisasi dan terpolitisasi sering kali cenderung merugikan kader dan anggota di komisariat dan rayon.

Dalam pandangan Marwan, produk konferensi itu juga dapat dianggap sebagai pembelajaran serta mendidik kader untuk berkepribadian leadership yang amanah terhadap konstitusi. Artinya, konferensi ini adalah ajang kompetitif untuk menguji karakter building masing-masing kader.

“Sungguh disayangkan konferensi cabang yang hampir setahun itu endingnya seperti ini, dan dukung oleh PKC PMII Maluku. Kami tinggal menunggu keputusan PB PMII, semoga keputusannya sesuai dengan konstitusi dan produk hukum yang berlaku,” ungkap Marwan. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *