BANJIR PROTES WARNAI RAPAT PERKENALAN PENGURUS PKPU DENGAN AJK

Posted on

HARIANTERBIT.CO– Banjir protes mewarnai rapat perkenalan antara pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan ratusan nasabah Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life, Jumat (18/12), di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ruang sidang yang kecil penuh sesak dengan nasabah AJK dan para kuasa hukum. Rapat dipimpin pengurus PKPU tidak mengindah Prokes Covid-19. Hal karena masyarakat korban gagal bayar AJK kecewa berat dengan keputusan yang mereka sebut inskonstitusional.

Pengurus berkali-kali menyatakan agar para kreditur tidak memaksa masuk ke ruang rapat, yang akhirnya tidak bisa menjaga jarak. Rapat tidak menghasilkan keputusan apa pun, dan rencananya dilanjutkan hari Rabu (30/12).

Pihak yang protes keras adalah kuasa hukum para korban Kresna Life dari LQ Indonesia Lawfirm yaitu Advokat Alvin Lim, beserta Advokat Saddan Sitorus, dan Surya Ode Alirman, beserta puluhan klien Kresna yang meneriakkan keluh kesahnya atas dikabulkannya permohonan PKPU terhadap Kresna Life.

Imbasny adalah Kresna langsung menghentikan pembayaran bertahap yang sudah dilakukannya terhadap sebagian kecil nasabah. Dengan adanya PKPU maka Kresna Life jadi memiliki alasan untuk tidak melakukan pembayaran klaim apapun sama sekali.

Sementara itu, dalam amar putusan Pengadilan Niaga No 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.JKTPst yang dilaksanakan pada 10 Desember 2020, telah ditetapkan, PKPU Sementara berlaku untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan tersebut diucapkan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna.

Alvin Lim, dalam keterangan persnya menyatakan bahwa dikabulkannya PKPU telah melanggar pasal 50 UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian di mana permohonan PKPU seharusnya diajukan oleh Kementeria Keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sehingga rapat PKPU menurut hemat kami adalah “peradilan sesat” yang melecehkan keadilan,” kata Alvin Lim yang diberi aplause puluhan kreditur yang menguasakannya.

Advokat Saddan Sitorus dalam keterangan persnya menyatakan bahwa LQ telah melakukan langkah hukum lanjutan. “Pertama kami selaku kuasa hukum telah mengadukan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial agar diperiksa dan ditindak atas dugaan pelanggaran etik terhadap putusan yang diduga melawan hukum,” ucap Saddan.

Majelis Hakim PKPU juga telah diadukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Banwas) agar diperiksa. Hal seperti ini menurut Saddan apabila terbukti melanggar jelas mencederai nilai keadilan dan oknum majelis hakim wajib ditindak tegas. (dade)

Leave a Reply

Your email address will not be published.