DIDUGA KORUPSI FANTASTIS, POROS RAWAMANGUN MINTA BANSOS DKI DIUSUT TUNTAS

Posted on

HARIANTERBIT.CO– Temuan mengejutkan disampaikan oleh Poros Rawamangun dari hasil investigasi pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) natura yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk 2,4 juta warga Ibu Kota terdampak Covid-19.

Paket bantuan Pemprov DKI digulirkan sejak Maret hingga Desember 2020 sudah 11 kali. Bila diasumsikan selisih Rp. 50 ribu saja per kardus paket, maka bisa diangka Rp.100 miliar per event pendistribusian.

Dugaan korupsi bansos DKI itu adalah hasil investigasi Poros Rawamangun (komunitas aktivis Jakarta) di sejumlah lokasi penyaluran di lima wilayah kota yang sudah diterima warga.

Menurut hasil pemeriksaan anggota Komisi B DPRD DKI Taufik Azhar, Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto dan timnya, paket berisi natura itu, di antara satu dengan yang lain tidak sama jenis kuantitas dan kualitasnya.

Ditemukan harga pasar bila dibeli secara eceran maka satu dus bansos senilai
antara Rp.195.000 hingga Rp.200.000 ( 8-9 item) terdiri dari beras 20 kg, minyak goreng 1 liter, sarden, buskuit, mi, tepung terigu, sabun mandi, dan kecap.

Padahal menurut laporan besaran pagu anggran bansos senilsi Rp.275 .0000 yang dirilis oleh Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan untuk disalurkan kepada kurang lebih Rp.2, 4 juta penduduk. “Jadi, dugaan korupsi bansos DKI yang lakukan oknum pegawai SKPD dan BUMD DKI lebih jahat dari korupsi yang diduga dilakukan Mensos Juliari Peter Batubara yang Minggu lalu di tangkap KPK,” kata Rudy, Minggu (13/12).

Ia menegaskan paket bansos yang didistribusikan kepada warga terdampak penyebaran virus Corona tersebut tidak mengindahkan azas kepatutan.”Karena, murah dan tidak berkualitas. Padahal agama mengajarkan berikan bantuan, atau bersedekahlah dengan barang atau hartamu yang layak, dan yang bagus. Paling tidak bersedekahlah dengan apa yang kamu makan,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Rudy mengungkapkan sudah banyak keluhan dari masyarakat penerima manfaat Bansos DKI. Tapi tidak digubris oleh aparat penegak hukum, juga tak ada respon dari Anies Baswedan. Kami minta BPK dan KPK melakukan supervisi atas dugaan korupsi yang ditemukan dari hasil investigasi penyaluran Bansos DKI.

Sementara itu, Anggota Dewan Taufik Azhar saat reses di wilayah daerah pemilihannya di RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, beberapa hari lalu juga menemukan isi paket bansos DKI kurang layak.”Kami cek langsung isi dus bansos DKI yang diterima masyarakat di RW 04 Kelurahan Tengaj dari 8-9 item itu nilainya tidak lebih dari Rp. 200.000. Jadi ada dugaan korupsi,” ucap Taufik.

Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Timur ini minta ada penjelasan dari pihak terkait tentang isi, jenis dan banyaknya isi bansos. “Tujuannya ada tidak ada fitnah. Pak Gubernur Anies harus menjelaskan masalah ini,” katanya. (dade)

Leave a Reply

Your email address will not be published.