HARIANTERBIT.CO – Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Selasa (10/11/2020), menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Reformasi Agraria 2020. Berbagai masalah dibahas dalam rapat ini, salah satunya terkait trobosan pemerintah untuk mempercepat reforma agraria.
Langkah ini dilakukan untuk percepatan reforma agraria demi kepentingan masyarakat banyak. “Untuk mempercepat program reforma agraria dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak, mulai dari Kementerian hingga ke Pemerintah Daerah,” kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Selasa (10/11/2020).
Menurut Sofyan, pihaknya tidak bisa jalan sendirian, makanya di sini semua pihak harus terlibat dari pemerintah pusat terutama dengan pemerintah daerah. Sebab, masih ada beberapa kendala yang ditemui mulai dari redistribusi tanah sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah.
Begitu juga masalah pelepasan tanah dan hutan yang masih ada persoalan teknis yang banyak harus dibahas agar bisa berjalan dengan baik. “Semua pihak harus ikut terlibat,” ujar Sofyan.
Dijelaskan Sofyan Djalil, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang lalu, semua pihak telah bekerja keras menyukseskan agenda reforma agraria. Sebagai gambaran, hingga Oktober 2020 pihaknya telah berhasil melakukan legalisasi tanah sebanyak 20,5 juta bidang dengan luas lahan 5,18 juta hekare, baik tanah transmigrasi maupun tanah-tanah milik masyarakat.
Begitu juga redistribusi tanah hingga Okotber 2020 telah tercapai sebanyak 1,74 juta bidang dengan luas 1,21 juta Ha. “Kita harus akui, masih banyak target reforma agraria yang masih harus dilesaikan, baik untuk tanah-tanah transmigrasi maupun untuk redistribusi tanah khususnya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,” ujar Sofyan Djalil.
Redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dengan target lahan 4,1 juta hektare. Sampai saat ini baru terealisir 361.803 bidang seluas 204.565 ha (4,98 persen). “Ini bukan sebuah capaian yang menggembirakan,” imbuhnya.
Rendahnya, kata Sofyan lagi, capaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan tentunya harus menjadi concern bersama. “Tujuannya, untuk kita elobarosi kendala/tantangan dan hambatannya supaya sebisa mungkin kita temukan solusinya,” tuturnya.
Dalam hal ini Menteri Sofyan Djalil tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada Menteri LHK dan jajarannya yang telah bekerja keras selama ini mendukung tercapainya redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. “Meskipun masih banyak yang harus kita kerjakan dan koordinasikan lagi,” imbuh Sofyan. (omi)
