AKTUAL

DIPERLUKAN PERAN MEDIA MASSA DAN GENERASI MILENIAL DALAM MEMBENDUNG RADIKALISME DI MEDSOS

HARIANTERBIT.CO – Kepala Biro (Karo) Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Budi Setiawan mengungkapkan, kampanye kelompok penganut radikalisme dan intoleransi di era digital seperti sekarang, banyak memanfaatkan media sosial (medsos).

Berbagai produk propaganda bertebaran di medium tersebut, dan tema yang paling sering disampaikan ialah menyudutkan pemerintah serta mengusung ideologi khilafah.

“Kelompok pro khilafah tersebut menjadikan hoaks sebagai strategi yang efektif, karena mereka berprinsip sedang berperang sehingga boleh melakukan tipu daya dan tipu muslihat termasuk penyebaran berita bohong atau hoaks,” kata Brigjen Pol Budi, pada Diskusi ‘Upaya Peran Pers dan Generasi Milenial dalam Membendung Paham Radikalisme’, di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).

“Kemudian ada yang namanya ujaran kebencian (hate speech). Ujaran-ujaran melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan dan provokasi bersumber dari hoaks tadi. Masyarakat menjadi marah, takut dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan kelompok tadi,” sambungnya.

Setelah menjadi benci akibat terpapar hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, menurutnya, seseorang akan cenderung bersikap intoleran, rasis, radikalis, hingga merasa benar sendiri. “Akibatnya, apabila mendapati orang atau pihak yang tidak sepaham, dianggapnya sebagai lawan yang harus diserang atau dimusnahkan. Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya, kebencian terus menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan,” ujar Budi.

Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Budi Setiawan (kiri) memberikan kenang-kenagan kepada salah seorang peserta diskusi bersama pers dan mahasiswa soal menangkal radikalisme di biangan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).

Atas hal itu, Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan pencegahan dan menangkal kampanye pro khilafah di berbagai media. “Termasuk media sosial yang tampaknya seolah-olah bebas menyebarkan berbagai hoaks dan hasutan,” ungkap Budi.

Upaya pencegahan dilakukan Polri, yakni dengan melakukan patroli siber, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan dan kampanye pemanfaatan internet dengan bijak. Lalu melakukan edukasi dan komunikasi ke penggiat medsos, para netizen, perguruan tinggi, media massa dan lembaga yang terkait, provider seluler dan lainnya. Sehingga, mereka bisa turut berperan mengkampanyekan antihoaks dan menjaga ketertiban bersama. “Juga bersama pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama untuk menjaga ruang publik internet agar sehat,” ucap Budi.

Kepolisian juga melakukan upaya pembendungan konten negatif itu. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sehingga patroli siber bisa dilaksanakan, dan selanjutnya memblokir serta menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoaks.

Di samping itu upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan memproses hukum pelaku, juga senantiasa dilakukan. “Untuk itu, peran serta masyarakat dalam upaya Polri tersebut penting artinya, masyarakat menolak hoaks, tidak menyebarkan, meneruskan apalagi memproduksi,” tutur Budi Setiawan, dalam keterangan tertulis yang diterima HARIANTERBIT.co, Jumat (21/2/2020).

“Juga melaporkan segera jika menemukan adanya sebaran berita bohong dan kampanye pro khilafah di media sosial, dan yang terpenting menjalankan fungsi kontrol saling mengingatkan kepada orang terdekat untuk bijak dalam mengelola informasi,” sambung perwira lulusan terbaik Sespimti Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2016 ini. (*/rel/dm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *