POLRI

FUNGSI REGIDENT KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI


Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

REGISTRASI identifikasi (regident kendaraan bermotor (BPKB, STNK dan TNKB) dan pengemudi (SIM) merupakan suatu bagian fungsi kepolisian untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, yang sejalan dengan amanat konstitusi (UUD 1945) juga dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu saja dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regident bukan tujuan, bukan sekadar masalah pajak atau pembagian kewenangan melainkan cara untuk mencapai tujuan road safety.

Memiliki kendaraan bermotor ini memerlukan tanggung jawab atas pengoperasionalannya karena dapat berdampak pada kontra produktif dan cacatnya, bahkan hilangnya nyawa manusia. Tatkala isu kewenangan regident kendaraan bermotor dan pengemudi diperdebatkan bahkan menjadi ajang perebutan kekuasaan atau kewenangan, maka pencapaian tujuan road safety terabaikan. Tatkala yang ditonjolkan kewenangan apalagi masih dengan cara-cara manual, konvensional dan parsial, maka akan menjadi sarang penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat diduga sebagai tindakan koruptif.

Fungsi regident kendaraan bermotor dan pengemudi ditangani oleh kepolisian adalah berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan pelayanan kepada publik yamg prima ditunjukkan untuk:

  1. Memberikan jaminan keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor (ditangani bidang BPKB). Hal ini berkaitan dengan perlindungan atas kepemilikan, dan menunjukkan kendaraan yang dimilikinya bukan produk kejahatan. Juga dapat dijadikan aset penjamin atas kegiatan sosial kemasyarakat di bidang bisnis maupun perekonomian.
  2. Legitimasi pengoperasionalan (STNK dan TNKB). Konteks ini berkaitan dg keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. Mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya dapat menjadi korban maupun pelaku yang menghambat, merusak bahkan mematikan produktivitas diri kita maupun orang lain. Sehingga kewajiban bagi pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak dan asuransi sebagai jaminan dan pembangunan jalan.
  3. Forensik kepolisian. Data kendaraan bermotor dan pengemudi menjadi dasar dan bagian dari pemolisian khususnya pada fungsi penyidikan untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Selain itu juga berkaitan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan karena kendaraan bermotor dan pengemudinya berkaitan dengan suatu kejahatan atau tindak pidana.
  4. Fungsi kontrol atau penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual, semi elektronik maupun elektronik. Sistem data regident kendaraan bermotor dan pengemudi menjadi penting dan mendasar bagi keamanan, keselamatan, ketertiba, dan kelancaran berlalu lintas.
  5. Pelayanan prima kepolisian yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses yang mencakup pelayanan: a) keamanan, b) keselamatan, c) hukum, d) administrasi, e) informasi, dan f) kemanusiaan.

Poin-poin di atas dalam memenejnya diselenggarakan secara online yang berbasis elektronik dengan ‘artificial intellegence’ maupun ‘internet of thing’ sehingga mampu memprediksi, mengantisipasi, dan memberikan solusi dalam manajemen road safety (manajemen: kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan, dan emerjensi). Di era revolusi industi, sistem regident ranmor ini akan diselenggarakan dalam IT for road safety yang mencakup pada back office, application, network yang mampu menghasilkan info grafis, info statistik, dan info virtual lainnya secara realtime, anytime dan ontime. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *