KESRA

KHOFIFAH SEGERA JABARKAN PERPRES NO 80 TAHUN 2019

HARIANTERBIT.CO – Presiden Joko Widodo telah resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkartosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 20 November 2019. Serta, resmi diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Umi Zahrok MSi anggota FPKB DPRD Jawa Timur ditemui seusai mengikuti Rakor tersebut menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Convention Hall Grand City Surabaya Kamis(9/1/20) dalam rangka merespon Perpres nomor 80 Tahun 20119.

Tema acara ” Mewujudkan Pemerintahan Yang Aman, Tertib, dan Akuntabel Dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Seiring Dengan Perpres No.80 Tahun 2019 ”

Hadir dalam acara tersebut ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Ibu Hj.Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Bapak Emil Dardak, Seluruh Kepala Daerah, Organisasi Pemerintah Daerah, DPRD Provisnsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur. Tambah umi zahrok.

Dalam Sambutannya Ibu Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa
Rakor ini koordinasi paling lengkap seluruh Pemda kabupaten kota, seluruh birokrasi, ada 511 PPK, camat, Sekda seluruh jajaran pempriv, selamat tahun baru 2020 semoga menjadi semangat baru akan menjadi provinsi terdepan di Indonesia.

Di tanya terkait Perpres nomor 80 Tahun 2019 apakah juga tertuang pengembangan di kawasan Selingkar Ijen, kawasan Madura dan Kepulauan, umi zahrok yg akrab di panggil Bu umi, jawab singkat iya ada.

Umi Zahrok juga mengamini bahwa Penetapan Perpres No. 80 Tahun 2019, sesuai dengan usulan dan harapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang disampaikan pada saat rapat terbatas percepatan pembangunan di Istana Bogor yang dipimpin langsung Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Masih menurut Umi Zahrok bahwa Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur menjelaskan dalam sambutan di Rakor tersebut Perpress Nomor 80 Tahun 2019 bisa dilakukan dengan SWOT Analisis, maka selesai Rakor para OPD akan langsung raker, workshop dengan DPRD, ini penting untuk penyelarasan RPJMD, RKPD kab / kota akan dilakukan sinergis, Para Rektor, pelaku usaha, kami membutuhkan support semua lini bisa berseiring.

Dalam setiap event kami selalu disenandungkan sholawat dan ada juga santunan yatim piatu supaya terbangun suasan damai dan harmoni, terang Khofifah Gubernur Jawa Timur.

Ditambahkan Bu Umi bahwa Pemprov Jawa Timur ingin menjalankan mandat rakyat dengan transparan dan akuntabel serta ingin sesegera mungkin Pemprov Jatim Punya Bigdata, ada 16 kabupaten kota tersambung bidang pendidikan tembus 36% trend kedepan 4.0 kami membutuhkan upskilling Tenaga Kerja , dan training.

Ketua KPK Firli Bahuri, MSi. Menyampaikan ada 3 semangat : cinta pada masyarakat dan wilayah Jatim serta cinta NKRI, tadi ibu Gubernur mamberikan santunan pada Santri itu karena Cinta dan Peduli, terimakasih atas tauladannya.

Tema acara ini saya ambil kunci Kesejahteraan Rakyat, 9 kali diucapkan Gubernur, kata sejahtera kita temukan dalam Tujuan Negara Alinia ke 4 mudah mudahan juga memiliki semangat yang sama untuk mencapai tujuan negara. Ada 3 syarat ; Adanya situasi sospol yang kondusif, Pendekatan keamanan, Pendekatan kesejahteraan didukung DPR dan DPRD, maka pesan saya akrabkanlah eksekutif dan legislatif, karena sampai hari ini ada APBD 2020 belum di sahkan ini persoalan.

Presiden punya 5 pijakan pembangunan ; Pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan infrastruktur, Regulasi sederhan, Penyederhanaan birokrasi, Transformasi Ekonomi tambah Firli.

Strategi Naasional ( Stranas) KPK
Pelayanan dan tata niaga, izin alih fungsi lahan, Jangan main di izin bagi iIklim usaha yg kondusif, Dalam penetapan APBD jangan ada uang ketok palu, Penegakan hukum dan reformasi birokrasi

KPK mengedepankan pencegahan, kolaborasi dg tindak pemberantasan korupsi, maka manfaatkan keberadaan inspektorat.

Harapan Umi Zahrok bahwa Good and Clean Governance penting di terapkan bagi semua penyelenggara pemerintahan karena hal ini bagian dari entry point peningkatan kualitas demokrasi. Selanjutnya demokrasi yang menjadi kekuatan adalah rakyat yang memberi mandat kepada kita. Maka role model Bapak Demokrasi bagi saya adalah Gus Dur yang pernah mencetuskan slogan ‘ Demokrasi Tanpa Korupsi’ semoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *