BISNIS

BISNIS LAHAN PARKIR PASAR JAYA LIBATKAN BANK, KOK BISA

HARIANTERBIT.CO – Bisnis parkir kendaraan bermotor di Indonesia sejatinya ada dua konsep, offstreet yang biasanya ada di pinggir jalanan dan onstreet yang berada menyatu dalam satu gedung. Skema tarif yang diberlakukan pun ada dua, flat atau progresif.

Uang yang berputar dibisnis parkiran sangat besar, maka tak heran kalau pejabat yang punya kuasa mencari akal dengan berbagai cara untuk mengeruk keuntungan dari lahan parkir.

Bank swasta pun kini mulai digandeng Perumda Pasar Jaya. Menanggapi adanya pihak bank yang ikut berkiprah bisnis parkir, Hasanudin Lamata, pemerhati pasar tradisional, menegaskan Perumda Pasar Jaya tidak mengindahkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, lantaran menunjuk bank mengelola parkir di 34 titik pasar tanpa adanya lelang.

Udin Lamata

Artinya, direksi menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan pribadi. Apapun alasannya penanganan perparkiran harus melewati lelang, bukan penunjukan. “Kan aneh, kok bank swasta mendapat perlakukan istimewa, tanpa tender maupun lelang. Lebih aneh lagi, core bank bukan mengelola parkir,” tambah Udin.

Kemelut perparkiran di Pasar Jaya kabarnya karena ulah sejumlah oknum badan pengawas(Bawas) yang menginginkan penghasilan lebih. Maka dengan berbagai dalih kepala pasar pun ikut dituding bermain dalam bisnir parkir yang memang menggiurkan pendapatannya.

Seorang pejabat bagian Bawas ketika dikonfirmasi lewat WA bernomor 0821222217xx soal ikut cawe-cawe memberi lahan parkir ke bank enggan memberi komentar. Pejabat tersebut hanya menjawab ” maaf bapak salah bertanya, nama saya Gultom, dapat nomor hp saya dari mana,” kilahnya.

Direktur Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin yang dikonfirmasi menepis tudingan dirinya bermain di lahar perparkiran. Sebagai jawaban Arif mengirim lembaran peraturan yang dikeluarkan gubernur DKI.

Tudingan akal-akalan kebijakan itu lantaran pelanggaran Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa ditangkis Pasar Jaya dengan Pergub DKI Jakarta No 50/2019.

Secara tegas Pergub 50/2019 mengatur soal transparansi, keadilan dan membuka kesetaraan bagi semua pelaku dunia usaha. Terutama memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha menengah dan usaha kecil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *