KESRA

MILIKI KETUA BARU, APERSI DKI BAHAS PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

HARIANTERBIT.CO – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) akan melakukan terobosan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah. Hal itu dituangkan dalam seminar yang digelar Apersi pada 19 November 2019.

Seminar bertajuk “Sinergi Apersi DKI dan Stakeholder Lainnya dalam Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpendapatan Rendah” ini bertujuan untuk menghasilkan metode atau strategi yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah. Karenanya, sejumlah pembicara, di antaranya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heri Purwanto, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian Bastasi Pandji Indra, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Dzikra Kurniawan, dan Kepala Divisi Rumah Subsidi Bank BTN Jakarta Yut Penta.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan kuota pembiayaan rumah subsidi/FLPP dalam tahun 2019, Dirjen Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur Kementerian PUPR menyatakan, pengembang dapat merealisasikan pembiayan melalui program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan). Pengajuan permohonan penetapan besaran dana BP2BT ke bank telah dibuka sejak 15 November hingga 30 November 2019, pemerintah akan mencairkan dana BP2BT sampai dengan 16 Desember 2019.

Program ini diharapkan sebagai solusi bagi pengembang yang telah memiliki rumah ready stock dengan konsumennya. Dijelaskan lebih jauh, sesuai Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT, pemerintah memberikan kemudahan persyaratan, antara lain penyediaan uang muka paling sedikit satu persen, lama menabung paling singkat tiga bulan dengan batasan saldo terendah tabungan pemohonan Rp2,5juta. Perubahan juga terkait ketentuan penyediaan Sertifikat Layak Fungsi yang digantikan dengan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah sebagai salah satu syarat akad kredit.

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Dzikra Kurniawan menjelaskan, khusus untuk warga Jakarta, Pemda DKI melalui APBD menyediakan dana untuk program KPR dengan DP nol rupiah. Selain DP nol rupiah, fitur program juga dilengkapi dengan suku bunga maksimum lima persen, bebas premio asuransi, provisi dan biaya admin kredit serta tenor hingga 20 tahun. Sasarannya adalah penduduk DKI Jakarta yang telah menikah, namun belum memiliki rumah sendiri dan memiliki penghasilan tetap di bawah Rp7juta per bulan. Program ini akan dikerjasamakan dengan bank-bank penyalur KPR di Jakarta.

Lebih jauh Bank BTN melalui Kadiv KPR Subsidi Yut Penta memaparkan, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, selain menyalurkan program subsidi pemerintah seperti FLPP dan BP2BT, Bank BTN juga telah menyiapkan Program KPR BTN MBR dengan fitur uang muka lima persen, suku bunga tahun I-II sembilan persen, tahun III 10 persen, tahun IV 11 persen, tahun V 12 persen, serta tahun VI dan seterusnya bunga pasar.

“Kenaikan bunga berjenjang ini diterapkan seiring dengan meningkatnya pendapatan konsumen. Sehingga memiliki kemampuan angsur yang lebih tinggi, dan jangka waktu program ini selama 20 tahun, serta bebas PPN,” ujarnya.

Sementara itu Asdep Perumahan, Pertanahan dan Infrastruktur Kemenko Bidang Perekonomian Bastasi Pandji Indra memaparkan, pemerintah sedang mengkaji beberapa pola kebijakan terkait pembiayaan perumahan di luar skema pembiayaan eksisting. Sesuai Rancangan Kebijakan RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan, arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan di daerah perkotaan untuk permukiman, pemerintah sedang mengkaji Program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di mana pemerintah menyediakan lahan yang dapat dikembangkan oleh badan usaha. Dikaji pula kebijakan pembiayaan lainnya untuk revitalisasi permukiman tapak yang tidak layak atau perumahan komersial bertingkat tinggi (rusun) dengan pola Joint Redevelopment Project (JRP), di samping pola lainnya yang memanfaat pengembangan infrastruktur melalui konsep TOD (Transit Oriented Development) dan Land Value Capture (LVC).

Lebih jauh Bastari menjelaskan, pemerintah mengharapkan Apersi menjadi mitra pemerintah untuk bekerja sama dalam mendukung, mengawal, serta menghantarkan kesuksesan Program Sejuta Rumah, terutama dengan meningkatkan pembangunan rusunawa dan rumah tapak untuk MBR.

Bersamaan dengan digelarnya seminar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Djuanedi Abdillah secara resmi melantik Patlina Kurniati SE sebagai ketua DPD Apersi DKI periode 2019-2023. Pelantikan yang diselenggarakan pada 19 November 2019 tersebut bertepatan dengan Musyawarah Daerah (Musda) Apersi Ke-4 Tahun 2019. (*/arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *