KASUS

DUH, BAWAS PASAR JAYA IKUT ‘CAWE-CAWE’ TENDER PERPARKIRAN

HARIANTERBIT.CO – Kepala staf Investigasi Aliansi Indonesia (AI) Feri Rusdiono menduga ada cawe-cawe di belakang kebijakan direksi Perumda Pasar Jaya memberikan pengelolaan parkir kepada BNI, Bank DKI serta Jakpro tanpa proses tender. Hal itu diungkapkan Feri pada media ini di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, narasumber yang dimiliki Aliansi Indonesia akan siap buka-bukaan siapa saja oknum direksi, badan pengawas serta manager yang cawe-cawe.”Tunggu waktu yang pas, sumber saya akan bicara blak-blakan” tandasnya.

Dari hasil inventigasinya dilapangan terbukti bahwa sistim E-Parking yang dijanjikan dirut pasar jaya cuma bualan. ‘Up date arus kendaraan dan durasi parkir yang bisa dipantau di kantor pusat perdetik untuk mencegah kebocoran seperti yang digembar-gemborkan teryata cuma kamuflase”, tandas Feri. Apanya yang mau di uptude ? jika gate nya pada mati, tanya Feri ketus.

Feri Rusdiono

Sementara itu, Mardani Nasir  anggota Bawas (badan pengawas) Pasar Jaya saat dikonfirmasi adanya cawe-cawe penunjukan soal penanganan parkir menegaskan, kalau kewenangan berada pada direksi. “Hal operasional kewenangannya direksi,” ujarnya lewat WA.

Sebelumnya, kepada media Minggu (17/11/19) Hasanudin Lamata mempersoalkan E Parkir. Dia menuding, Direksi Perumda Pasar Jaya melakukan akal-akalan dengan membungkus kebijakan penunjukan pengelolaan 34 titik parkir ek UP Parkir Dishub kepada BNI dan PT Jakpro.

Tudingan akal-akalan kebijakan itu lantaran pelanggaran Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa ditangkis Pasar Jaya dengan Pergub DKI Jakarta No 50/2019.

Padahal di Pergub tersebut cuma satu poin yang mengatur sinergitas BUMD: yakni pasal 5 butir g. Itupun jika pengadaan langsung bersifat sederhana, atau bersifat khusus dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode yang sudah ada tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam butir b dan c.

Secara tegas Pergub 50/2019 mengatur soal transparansi, keadilan dan membuka kesetaraan bagi semua pelaku dunia usaha. Terutama memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha menengah dan usaha kecil.

Udin Lamata

Konyolnya, Pergub tersebut terbit 24 Mei 2019, tapi Direksi Pasar Jaya menunjuk BNI dan Bank DKI serta Jakpro mengelola sejak bulan Januari. “Sakti banget tuh Dirut keluarkan kebijakan mendahului Pergub,” ujar Hasanudin Lamata.

Ditambahkan, penunjukkan BNI dan Jakpro diam-diam di kolong meja, tidak transparan sehingga kental dengan aroma KKN. “Kok, kenapa dikasih bank? Memangnya sudah nggak punya partner pengusaha kecil ?” jelasnya.

Hasanuddin mempertanyakan goodwil Direksi Pasar Jaya terhadap usaha yang dikelola oleh UMKM. “Aneh bin ajaib kok BUMN sekelas BNI 46, masih menyasar uang receh di pasar. Ini jauh banget dari ekonomi kerakyatan,” ujarnya. Sementara itu Humas Pasar Jaya yang dihubungi media ini selalu menonaktifkan ponselnya sehingga belum diperoleh konfirmasi dan klarifikasi. (tim red)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *