KASUS

DIRUT PASAR JAYA DITUDING TRANSAKSI DI KOLONG MEJA

HARIANTERBIT.CO – Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PD Pasar Jaya disebut melakukan transaksi di kolong meja dengan Jakpro alias melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, lantaran menunjuk BNI 46 mengelola parkir di 34 titik pasar tanpa adanya lelang.

Hasanudin Lamata, pemerhati pasar tradisional kepada media, di Balai Kota kemarin (14/11/19) menyebut Perumda Pasar Jaya tidak mengindahkan aturan itu. “kongkalikongnya jelas,” tambahnya.

Sumber di Perumda Pasar Jaya yang enggan disebut jati dirinya, membenarkan, saat ini 34 titik pasar semula dikelola oleh UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI. Namun, karena cekcok dan target tak tercapai bahkan UP Parkir pernah terlilit utang miliaran, pengelolaannya diambil kembali oleh Perumda Pasar Jaya. “Itu sekitar Oktober 2018,” ujarnya.

Lalu, sekitar Desember 2018, Pasar Jaya membagi 34 titik pasar itu pengelolaan parkirnya kepada dua bank: sebagian diberikan kepada Bank DKI, sedang sisanya, sebagian pasar kepada BNI. Lagi-lagi pengelolaanya tanpa lelang maupun beauty contes.

“Itu diserahkan secara sepihak oleh Perumda Pasar Jaya dengan dalil uji coba dengan system e-parkir,” jelas sumber. Kabarnya ada oknum luar yang mengaku mantan timses Anies ikut bermain dalam kebijakan ini. Siasat pun digulirkan, direksi membuat unit kerja baru dadakan yakni Parkir Mandiri guna memantau pengelolaannya

Ternyata, dalam perjalanannya, pengelolaan Bank DKI menjadi carut marut, sehingga sekitar November 2019 pengelolaan itu diserahkan kembali ke Pasar Jaya.Hasil pemantauan dilapangan, ketika dikembalikan kondisinya sudah parah. Banyak gate-gate parkir yang tidak berfungsi

Lagi-lagi Pasar Jaya menerima pengembalian itu walau kurang memenuhi target. Diduga, penerimaan ini karena pakewuh dan alasan sinergitas sesama BUMD DKI.

Ternyata, perilaku jajaran direksi Pasar Jaya belum juga berubah. 20 pasar yang dulu dikelola Bank DKI, tiba-tiba diserahkan kembali ke BNI yang sudah mengelola di 14 pasar. “Dengan demikian, total yang dikelola BNI jadi 34 pasar. Semua diberikan tanpa lelang,” jelas sumber lagi.

Arief

“Kan aneh, kok BNI mendapat perlakukan istimewa, tanpa tender maupun lelang. Lebih aneh lagi, core BNI 46 bukan mengelola parkir,” ujar sumber geram. Sikap diskriminatif direksi memang jadi ikon beberapa tahun belakangan ini. Jangankan ke ekternal, ke internalpun kerap terjadi khususnya soal kepegawaian.

Maka tak pelak karyawannya berkali kali melakukan demonstrasi baik ke balai kota maupun ke DPRD dan juga dikantor pusat pasar jaya. Banyak pihak berharap agar gubernur Anies dan Inspektorat DKI segera turun tangan menangani soal ini

Direktur Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin yang dikonfirmasi melalui no HP nya 08111980xxx belum dibalas terlihat pada tanda di HP centang dua berwarna hitam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *