BISNIS

KEPALA UP PARKIR DKI MEMENTINGKAN KONCOISME

HARIANTERBIT.CO – Kepala Unit Pelaksana (UP) Perpakiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Faisol dinilai diskriminatif dan koncoisme. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Lasman Siahaan SH, MH yang ditemui media ini semalam (22/10/19).

“Urusan sosiasilisasi pergub dan peraturan perpajakan saja dia diskriminatif. Bagaimana urusan bagi-bagi proyek ?”, tandas Lasman Seharusnya, ujar wartawan senior yang juga berprofesi sebagai advokad ini, sebagai penanggung jawab masalah perparkiran di Ibukota, sudah selayaknya Faisol mengayomi semua pemangku kepentingan perparkiran. Apalagi menyangkut regulasi gubernur Anies yang harus diketahui banyak pihak.

“Sebagai organisasi yang salah satu tugasnya melakukan sosial komtrol. IPJI tidak mentoleransi hal-hal kayak gini”, tandas Lasman. Sebagaimana bocoran yang diterima media ini. UP Parkir akan mengumpulan para pengelola parkir yang menjadi kroninya.

Dibalut sosialisasi Pergub 98/2019 tentang pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik. Sosialisasi Pergub 102/2013 pasal 20 tentang tempat khusus, serta sosialisasi pengelolaan parkir secara mainless dan non tunai.
“Temanya sangat bangus, tapi kenapa hanya perusahaan tertentu yang diundang”, ujar Lasman lagi. Dia menduka ada agenda lain dibalik acara tersebut.

Sumber di UP Perparkiran Dishub DKI menyebutkan dari sekian ratus lokasi parkir yang dipihak ketigakan, beberapa diantranya habis masa kontraknya sejak Juni lalu. Diduga diperpanjang atau menunjuk pihak ketiga lainnya tanpa proses tender.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) Taufiq Rachman menuding UP Parkir dan BPRD tak serius menggali potensi pajak, karena membiarkan 30.626 titik parkir tak berizin. Akibatnya setiap bulan Rp 9 miliar potensi pajak parkir menguap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *