POLRI TNI

MENUNTASKAN REFORMASI TNI DAN POLRI


Oleh: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi

SEIRING dengan desakan publik untuk reformasi di tahun 1998, Panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Wiranto (kini Menko Polhukam RI) dengan segera melakukan reformasi internal ABRI. Kita bisa membayangkan apa yang bakal terjadi, kalau saja Panglima ABRI saat itu mengambil sikap lain yang tidak sejalan dengan tuntutan rakyat, bukankah darah anak bangsa akan kembali membasahi Ibu Pertiwi seperti yang terjadi pasca G30S/PKI yang berujung pada pergantian presiden dari Bung Karno kepada Pak Harto.

Pokok-Pokok Kebijakan Reformasi Internal ABRI
Melalui reformasi internalnya, penyelewengan dan penyimpangan jati diri, serta nilai-nilai yang mengantar kelahiran TNI dan Polri, dikoreksi. Dwi Fungsi ABRI, diakhiri. TNI dan Polri secara kelembagaan dipisah. TNI kembali ke jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional dengan ‘core business’ di bidang pertahanan. Sesuai tuntutan demokratisasi, TNI tidak lagi terlibat politik praktis, dan peran TNI kembali sebagai alat negara, bukan lagi sebagai alat kekuasaan. Dan dalam pengelolaan pertahanan negara TNI menjunjung tinggi supremasi sipil (keberadaban) dengan kedudukan berada di bawah Dephan. Sedang Polri kedudukannya dikembalikan sebagaimana niat para pendirinya yaitu sebagai kepolisian negara. Polri diposisikan sebagai bagian dari ‘Law and Justice System’, dengan tugas pokok di bidang kamtibmas. Untuk sementara Polri berada di bawah Dephan dan pada saatnya langsung di bawah Depkum dan Kehakiman atau di bawah Depdagri sesuai kebutuhan lapangan.

Sementara itu keamanan diposisikan sebagai output dari sistem sipil, karenanya dalam menangani persoalan keamanan yang timbul haruslah diselesaikan dengan cara-cara sipil atau supremasi sipil di mana hukum adalah panglima kehidupan, dan oleh orang-orang sipil termasuk di dalamnya oleh Polri. Namun, dalam keadaan tertentu di mana cara-cara sipil dan oleh orang-orang sipil tidak mungkin lagi dan atau dipastikan tidak akan efektif, apalagi kalau secara terukur dapat dipastikan akan timbul korban biar satu orang sekalipun, maka saat itu pula wajib beralih menjadi porsi TNI, dan dilakukan dengan cara-cara militer atau supremasi militer di mana perintah adalah hukum tertinggi dalam kehidupan.

Dinamika Perjalanan Reformasi TNI dan Polri
Sangat disayangkan, sejak awal era reformasi dalam membahas RUU Pertahanan Negara, TNI dan Polri, pembuat UU begitu saja memisah istilah pertahanan dan kemanan, di mana fungsi pertahanan menjadi porsi TNI, dan keamanan menjadi porsi Polri. Mereka seolah tidak paham bahwa istilah hankam adalah dua senyawa yang mustahil bisa dipisahkan begitu saja satu dengan lainnya. Dan dalam prakteknya, di tengah jalan kedudukan Polri malah diubah menjadi di bawah presiden.

Secara sah Polri kemudian mengemban tugas yang tidak didukung kompentensi di luar wilayah penegakan hukum dan kamtibmas. Realitas tersebut, membuat bangsa ini dalam menangani persoalan keamanan melakukan hal-hal yang ‘konyol’ seperti TNI diperbantukan kepada Polri untuk menghadapi hakikat ancaman yang nyata-nyata berupa kombatan. Dan sebaliknya untuk menumpas kelompok 2-3 orang teroris bersenjata, Polri menempuh cara layaknya dalam perang konvesional.

Lebih dari itu di lapangan terjadi ketegangan dan juga perseteruan antara anggota TNI dan Polri, karena model pelibatan tersebut, mau tidak mau mengait jiwa korsa dan kebanggaan kesatuan, belum lagi karena kesenjangan fasilitas yang mereka terima dan konflik kepentingan akibat rebutan sumber penghasilan sampingan, di luar gaji resminya yang kecil.

Yang pasti, secara perlahan dalam kaitan pembangunan demokrasi kini TNI sudah mulai kembali menjadi tumpuan harapan rakyat, apalagi setelah pimpinan TNI beserta para kas angkatan yang saat ini dalam posisi kembali meneguhkan untuk tidak lagi terlibat politik praktis. Tapi tujuan reformasi internal ABRI untuk mewujudkan Polri sebagai bagian dari ‘Law and Justice System’ telah kandas, karena realitanya kini Polri berubah menjadi lembaga yang bukan militer, tapi juga bukan juga sipil yang dalam menjalankan profesinya hanya tunduk kepada hukum. Dan dalam banyak lagi penampilan yang kini membuat Polri di mata rakyat lebih dianggap sebagai ‘penyakit’ tak terkecuali dalam hal penegakan hukum dan bahkan ekstremnya malah diposisikan sebagai musuh demokrasi.

Prioritas dalam Menuntaskan Reformasi TNI dan Polri
Berbeda dengan pendahulunya, kini sederet pendidikan tinggi dalam dan luar negeri telah dilalui perwira TNI dan Polri, terlebih elitenya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menyandang gelar S2 dan S3. Begitu pula afeksi perwiranya terkhusus yang kini berpangkat kolonel/kombes ke atas, saat menangani keamanan nasional dalam tatanan negara demokrasi jauh lebih matang daripada perwira TNI dan Polri pendahulunya yang lebih menonjol pada pengalaman perang dan kedaruratan.

Dengan merujuk kesungguhan pemerintah Jokowi dalam menegakkan supremasi sipil dalam lima tahun belakangan ini, maka pada lima tahun ke depan di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua, peluang untuk menuntaskan reformasi bagi TNI dan Polri menjadi terbuka lebar. Dengan kata lain, sepanjang elite TNI dan Polri yang berkuasa saat ini mampu melepas ‘ego sektoral’ masing-masing, sesungguhnya mereka bisa duduk bersama untuk merumuskan konsep tata kelola keamanan nasional dalam negara demokrasi, lengkap dengan mekanisme pelibatan TNI dan Polri, sebagai masukan bagi pembuat undang-undang.

Dan khusus bagi elite Polri, tanpa harus menunggu banyak lagi kantor-kantor polisi dibakar massa, semestinya bersama elite lembaga pemerintahan sipil terkait lainnya juga segera melakukan hal yang serupa, utamanya untuk merumuskan konsep ‘repositioning’ Polri dan rancang bangun sistem hukum dalam sistem sipil yang mendasarkan pada asas ‘chek and balance’ bagi semua lembaga, tak terkecuali Polri sendiri yang memang sejak awal kemerdekaan belum pernah dirancang oleh para pendiri dan pendahulunya.

Dengan demikian, ke depan dalam membahas perubahan RUU yang terkait dengan fungsi dan atau pelibatan TNI dan Polri, pembuat UU tidak menghadapi kendala psikologis.

Yang pasti TNI perlu menuntaskan reformasi 1998 dengan melanjutkan program restrukturisasi sesuai dengan tuntutan demokratisasi. Program redislokasi pasukan TNI sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Jokowi kepada publik seusai Rapat Kabinet pada 12 Januari 2017 juga perlu segera dilaksanakan. Karena, dislokasi pasukan model KNIL peninggalan pemerintahan Hindia Belanda tidak layak lagi untuk diteruskan. Dengan model tukar guling sehingga tidak perlu menunggu kemampuan pemerintah dalam menyiapkan APBN, redislokasi sesungguhnya bisa segera dimulai dengan menyebar kesatuan yang tidak ada kaitannya dengan strategi pertahanan, seperti pusat kesenjataan dan kecabangan serta lembaga pendidikan TNI, secara merata di seluruh provinsi. Dengan demikian, maka TNI secara langsung bisa membantu pemerintah dalam menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di pedalaman dan perbatasan.

TNI secara sah sesungguhnya juga bisa membantu pemerintah dalam ‘memerangi’ penyakit sosial, seperti dalam memberantas penyalahgunaan narkoba umpamanya. Bukanlah TNI AL semestinya bisa berperan aktif dalam pemberantasan narkoba di tahap hulu, yaitu penyelendupan narkoba melalui laut, apalagi dengan di-back-up TNI AU. Sementara bagi TNI (AD) juga bisa membantu Polri dan BNN dalam memberantas perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal. Bagi yang paham IT, apanya yang sulit untuk memainkan peran tersebut.

Begitu juga Polri, perlu segera melakukan restrukturisasi dengan mengalihkan keberadaan kesatuan yang membidangi fungsi nonorganik Polri, seperti urusan lalu lintas dan SIM/STNK kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kemenhub. Di samping itu, Polri juga perlu segera memujudkan transparansi dengan mengintegrasikan proses penyidikan dengan semua pihak yang terkait melalui IT.

Dengan demikian, ke depan penampilan buruk anggota Polri yang bermotifkan materi baik yang dilakukan secara terselubung seperti kriminalisasi, jual-beli pasal KUHP, backing bisnis ilegal narkoba, pelindung praktek mafia hukum dan ‘centeng’ pemegang kapital bermasalah, maupun secara terang-terangan yang dengan mudahnya disaksikan publik yaitu mengutip uang damai pelanggar lalu lintas di jalanan, segera bisa diakhiri. Reformasi pendidikan di lingkungan Polri untuk mengakhiri cara-cara militeristik warisan lama juga menjadi ‘urgent’, agar ke depan tidak terjadi lagi ada rakyat tak berdosa mati tertembak dengan peluru tajam yang dibeli dengan uang rakyat.

Dirgahayu TNI dalam HUT-nya ke-74, rakyat menunggu baktimu dalam menjaga NKRI dengan penampilan yang sesuai tuntutan ‘zaman now’ di mana peran militer mulai bergeser sebagai ‘humanitarian forces’. (Penulis adalah Wakil Ketua Tim Penyusun Konsep Refromasi Internal ABRI 1998)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *