KASUS

KUASA HUKUM ALIA: DIDUGA PT EPH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

HARIANTERBIT.CO – Sidang sengketa perdata Alia Febyani yang merupakan istri dari Jumhur Hidayat, aktivis senior dan juga mantan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dengan tergugat PT Elite Prima Hutama (Pakuwon Group), kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

Geraldy Sinaga

Sidang dengan agenda jawaban sekaligus selingan eksepsi dari tergugat, yang merupakan pengembang Apartemen Casa Grande Residence, Casablanca, Menteng, Jakarta Selatan.

PT Elite Prima Hutama (EPH) yang diwakili kuasa hukumnya yakni Ai Siti Fatimah dan Sandra Marlen, mengatakan, kompetensi absolut. Pihak pengacara dari lini usaha Pakuwon Group ini menilai Pengadilan Negeri Jaksel tak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut.

Pihak kuasa hukum Alia, Geraldy Sinaga, berjanji akan menjawab argumentasi tergugat melalui sidang pembacaan replik yang diagendakan pada 8 Oktober mendatang.

“Jawaban dari gugatan kita nanti akan kita jawab di replik, sidang pekan depan tanggal 8 Oktober,” kata Geraldy, usai sidang.

Meski begitu, ia menegaskan, adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh PT EPH. Terutama pada klausula baku yang dibuat pengembang, yang disinyalir melanggar hukum.

“Kita menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum oleh PT EPH, kalau menjelaskan argumentasi ini, itu bahasa mereka. Tapi kita ada klausula baku, yang dipakai melawan hukum, dan itu perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

“Kami juga menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum PT EPH, tidak hanya dari konteks perjanjiannya saja,” kata Geraldy menandaskan.

Geraldy mengatakan, pihaknya berharap majelis hakim yang dipimpin hakim ketua R Iim Nurohim, bisa memutus perkara ini secara adil.

“Hakim bisa memutus seadilnya, dan melindungi kami sebagai konsumen,” imbuh Advokat dari Law Office ARPM & Co ini, dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Selasa (1/10/2019).

Sebelumnya, PT EPH digugat Alia Febyani lantaran merasa dirugikan karena surat Akta Jual-Beli (AJB) dua unit apartemen yang dibeli tak kunjung diberikan oleh pengembang tersebut. Akibatnya, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit apartemen yang dibeli sejak 2012 itu, tak juga dimiliki hingga kini. Padahal, pengembang berjanji memberikan sertifikat itu 36 bulan setelah serah-terima unit.

Kondisi ini diakui Alia merugikannya, karena sewaktu salah satu unit dijual, ia tak mendapat keuntungan, tapi justru sebaliknya. Ia merugi hingga Rp1,095 miliar, kala menjual apartemen tanpa AJB dan SHMSRS. Padahal sewaktu ditawarkan pengembang, ia mengaku dijanjikan bakal mendapat keuntungan dari investasi dengan membeli unit apartemen itu. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *