NASIONAL

PEMERINTAH DIMINTA SEGERA SELESAIKAN KASUS DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN

HARIANTERBIT.CO – Konvensi Kabinet Jilid II Harapan Rakyat kembali menggelar diskusi publik, kali ini membahas pekerja migran yang kaitannya dengan kemanusiaan. Masih banyak persoalan kekerasan dan pelecehan yang harus diselesaikan ke depan.

“Berkaitan dengan nasib masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, apalagi banyak kasus yang dihadapi, baik itu hukuman mati atau disiksa oleh majikannya. Ini bagi kami sebagai pendukung pemerintah patut kita soroti dan awasi. Sedangkan BNPT2TKI hanya menata atau mengembangkan potensi yang ada di pekerja migran Indonesia,” kata Ketua Pelaksana Konvensi Kabinet Jilid II Harapan Rakyat Adi Kurniawan, dalam acara diskusi yang bertemakan, “Potensi Pekerja Migrant dalam Membangun Ekonomi Desa”, di Riung Sunda Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019), dalam keterangan tertulis yang diterima HARIANTERBIT.co.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud mengatakan, adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Aspataki masih bisa mengirim tenaga migran ke luar negeri.

“Proses pekerja migran, sejak dari awal sampai lulus dapat sertifikat kompetensi, sampai ditempatkan ke luar negeri. Itu adalah kerja keras kami. Selain membantu pekerja migran ke sana-ke mari, akomodasi dan sebagainya, keluarga yang ditinggal pun masih kita pinjamkan uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ungkap Saiful.

Saiful menjelaskan, UU No 18 Tahun 2017 mengenai fungsi perusahaan tidak dimulai dari kepengurusan dokumen. Mereka dipaksa mengetahui informasi itu, sehingga pekerja migran menyiapkan dokumen di Kemenaker. Terutama untuk mendapatkan penjelasan dan apa yang dibutuhkan, termasuk beberapa hal yang nantinya diperlukan negara.

“Hal itu, merugikan calon migran, karena mereka harus memikirkan bagaimana mengurus dokumen ke luar negeri tanpa bantuan lembaga,” tandas Saipul.

Ditambah, aturan itu mengharuskan calon pekerja migran untuk menunggu anggaran dari pemerintah.
Jadi kalau anggarannya belum ada, kalau keluarganya lapar, meskipun keluarganya butuh duit, tetap tidak bisa pergi.

“Harus nunggu dulu, antre. Inilah yang menurut kami, warga negara, migran kita didiskriminasi,” kata Saipul. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *