KISRUH

PERIKSA REKI TAFRE, PENGUMUMAN OMBUDSMAN TERKAIT LA ODE ARUSANI DITUNGGU

HARIANTERBIT.CO – Sejak pemeriksaan keaslian ijazah La Ode Arusani di SMPN Banti Tembagapura, Nomor 23 DI 2394135, 30 Juni Tahun 2015 dinyatakan dalam kewenangan Ombudsman Papua dan diregister Nomor: 0102/LM/X/2018/JPR pada Oktober 2018, masyarakat dan aktivis di Sulawesi Tenggara, terutama Kepulauan Buton menantikan hasil pemeriksaan tersebut.

Dari Kabupaten Mimika, Ketua DPRD Elminus Mom dan Ketua PGRI Fredrica H Letsoin telah lama mengharapkan ada pengungkapan kebenaran atas kasus ini.

Kepala Sekolah SMPN Banti dan Kadis Kabupaten Mimika telah membuat surat keterangan La Ode Arusani tidak pernah terdaftar sebagai murid SMPN Banti, dan Ujian Nasional (UN) pertama kali di sana tahun 2006 (sedangkan ijazah itu tahun 2005, dan ada tiga mata pelajaran bernilai UN).
Sejak didapat kabar dari Polres Mimika bahwa, pada Rabu 14 Agustus 2019 di Polres Mimika ada pemeriksaan terhadap Reki Tafre oleh Ombudsman Papua, maka masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kepulauan Buton berharap ada kejelasan dan segera diumumkan hasilnya oleh Ombudsman RI.

Sementara itu, para pemuda dari Barisan Pencari Keadilan (BPK) Sulawesi Tenggara, mendatangi Kantor Ombudsman RI di Jakarta. “Kami datang untuk meminta bantuan Komisioner Ombudsman agar mempercepat pengumuman hasil penelitian kasus ini. Kita terus menunggu,” demikian Hisayni, biasa disapa Eko, juru bicara BPK Sultra, Senin (23/9), sesaat setelah diterima oleh staf Ombudsman RI, seperti dilansir HARIANTERBIT.co dari keterangan tertulisnya. (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *