NASIONAL

JOKOWI HARUS WUJUDKAN JANJI CIPTAKAN PEMERINTAHAN BERSIH KORUPSI

HARIANTERBIT.CO – Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) meminta masyarakat serius mengawasi 10 Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Panitia Seleksi (Pansel) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, kata Koordinator Alaska, Adri Zulpianto dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp (WA) kepada HARIANTERBIT.co, Rabu (4/9/2019) siang, ke-10 Capim KPK itu harus menunjukkan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, Jokowi juga harus memastikan capim yang ditunjuknya sesuai dengan keinginan masyarakat, setidaknya mereka bersih, tidak pernah memiliki masalah terkait korupsi. “Jokowi juga harus memastikan, keputusannya menetapkan Capim KPK bukanlah berdasarkan titipan politik,” kata Adri.

Dikatakan, keputusan Jokowi dalam menentukan Pimpinan KPK bakal menjadi pengawal pemerintahan Jokowi pada periode keduanya, sehingga Jokowi harus mewujudkan janjinya dan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dengan begitu, akhir dari kepemerintahan Jokowi nantinya menjadi warisan yang mewujudkan kepentingan bangsa yang ingin negerinya bersih dan terbebas dari korupsi, bukan kepentingan politik bagi-bagi jatah seperti di awal pemerintahannya lima tahun lalu.

Dikatakan, nama-nama yang disodorkan Pansel-Capim KPK ke Jokowi telah mewakili semua elemen bangsa, itu juga sudah mencakup semu profesi, tapi memutuskan atas nama kepentingan bangsa haruslah memperhatikan keinginan bangsa.

“Karena itu, Jokowi harus melihat gejolak yang terjadi selama proses seleksi Capim KPK. Karena gejolak itulah yang menjadi aspirasi bangsa, jika gejolak yang berupa penolakan maupun kritik terhadap para capim KPK tidak di dengar dan tidak dipertimbangkan, mungkin ini akan menjadi catatan buruk Jokowi di awal pemerintahan periode keduanya,” kata Adri.

Karena itu, lanjut dia, Jokowi harus berani menghapus nama capim KPK yang di nilai masyarakat bermasalah, termasuk nama komisioner yang di periode sebelumnya masih terdapat banyak kasus belum selesai sehingga, pemimpin KPK selanjutnya dapat dinilai sebagai pimpinan yang tidak memiliki dosa masa lalu, dan KPK selama periode mendatang menjadi pemberantas korupsi yg berani dan bersih dari makelar kasus,” demikian Adri Zulpianto. (art)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *