HARIANTERBIT.CO– Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Provinsi Jawa Timur, Anang Hermansyah menyambut positif pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sentul International Convention Centre (SICC) akhir pekan lalu terkait program kerja lima tahun ke depan.
Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, budaya, wisata dan ekonomi kreatif tersebut berharap komitmen Jokowi itu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Menurut Anang, lima program kerja prioritas Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan khususnya terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di atas kertas cukup baik. Hanya saja, Anang mewanti-wanti agar rencana tersebut tidak terhenti pada retorika.
“Rencana pengembangan SDM yang salah satunya dengan penguatan pendidikan vokasi serta penguatan lembaga manajemen talenta harus diwujudkan dengan kebijakan konkret di lapangan,” ungkap Anang dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Harianterbit.co, Selasa (16/7).
Musisi asal Jember ini memberi catatan, di lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, rencana kerja terkait dengan penguatan SDM khususnya dalam hal pengembangan ekonomi kreatif cukup baik.
“Namun, jika kita evaluasi lima tahun terakhir, pelaksanaannya belum tajam dan fokus. Masih terjadi ego-sektoral, masih Jawa sentris. Di periode kedua Pak Jokowi, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” ingat Anang.
Laki-laki kelahiran Jember, 18 Maret 1968 tersebut menyebutkan, pada periode kedua Jokowi, harus dikonkretkan dengan meningkatkan status kelembagaan terkait dengan pengembangan SDM seperti sektor ekonomi kreatif dan sektor kebudyaaan.
“Dalam pembahasan RUU Ekonomi Kreatif yang tengah dibahas di Panja Komisi X DPR RI, disepakati kelembagaan ekonomi kreatif dinaikkan statusnya menjadi setingkat kementerian,” kata Anang.
Jika Presiden Jokowi serius mengembangkan kebudayaan, imbuh Anang, semestinya Presiden di periode kedua ini memisahkan sektor kebudayaan dari Kementerian Pendidikan. Artinya, Presiden Jokowi membentuk Kementerian Kebudayaan.
“Jika mau all out dalam pengembangan kebudayaan, Presiden harusnya memisahkan sektor kebudayaan dari Kementerian Pendidikan,” tegas seniman yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Di atas semua itu, lanjut Anang, pengawasan pelaksanaan program penguatan SDM harus senantiasa dilakukan karena komitmen ini selaras dengan rencana penguatan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi di periode kedua. “Kuncinya birokrasi harus berubah baik dari postur maupun pola pandang,” demikian Anang Hermansyah. (ART)
