KESRA

KEBERHASILAN INDONESIA DALAM MENANGANI KEMISKINAN, MENARIK PERHATIAN DUNIA

HARIANTERBIT.CO – Keberhasilan Indonesia dalam penanganan kemiskinan telah menarik perhatian dunia. Tren angka kemiskinan di Indonesia terus menurun hingga kini menyentuh di bawah level satu digit sebesar 9,82 persen per Maret 2018, dan 9,66 persen per September 2018.

“Capaian ini disertai penurunan angka ketimpangan (gini rasio) yang konsisten sejak tahun 2014 hingga mencapai level 0,384 per September 2018. Di samping itu, kualitas hidup manusia yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik ke level 71,39 atau meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun 2017,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmitaos, Kamis (2/5/2019), pada acara Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 “Penguatan PKH Dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan di Indonesia”, di The Sultan Hotel & Residences, Jakarta.

Fakta peningkatan indikator kesejahteraan sosial tersebut di atas tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi secara merata sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang membuka akses warga di pelosok terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Kebijakan menjaga pertumbuhan ekonomi senyampang dengan perubahan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang menekankan penguatan program perlindungan sosial.

“Banyak kalangan menilai hal inilah yang melindungi masyarakat Indonesia dari dampak perlambatan ekonomi global karena pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Jokowi sejak awal memang mencanangkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai agenda prioritas,” ujarnya.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah beberapa poin penting Nawacita yang merupakan refleksi visi kesejahteraan sosial yang diusung oleh Presiden Jokowi.

Komitmen tinggi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari semakin meningkatnya anggaran untuk perlindungan sosial. Bahkan di tengah pelambatan ekonomi global serta postur APBN yang ketat, pemerintah Jokowi terus meningkatkan anggaran perlindungan sosial dari Rp249,7 triliun di tahun 2015 ke Rp274,7 triiun di tahun 2017, dan Rp387,3 triliun di tahun 2019. Anggaran perlindungan sosial tersebut difokuskan khususnya bagi 40 persen masyarakat lapisan terbawah melalui berbagai skema program antara lain, PKH, bantuan pangan, JKN/PBI, dana desa, PIP, Bidik Misi, dan subsidi di luar subsidi pajak.

“Khusus PKH, anggarannya naik secara drastis dari Rp19,8 triliun ke Rp34,4 triliun di tahun 2019. Penguatan program-program perlindungan sosial di masa pemerintahan Jokowi semakin memperkuat model Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Semangat dan kehendak kuat untuk menghidupkan kembali semangat negara kesejahteraan dapat kita lihat dalam berbagai program-program dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di mana negara terlibat secara sungguh-sungguh dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,” ungkap Agus.

Pemerintahan Jokowi menyadari bahwa konsepsi negara kesejahteraan melandasi seluruh bangunan dari pembentukan NKRI. Negara kesejahteraan menjiwai konstitusi yang dibangun oleh para founding fathers, di mana negara berkewajiban memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan diharapkan lebih besar lagi dengan kebijakan peningkatan nilai bantuan PKH yang ditujukan untuk memberi dampak yang lebih besar terhadap perubahan ekonomi dan sosial keluarga,” kata Mensos dalam siaran persnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Kamis (2/5/2019). (*/rel/dade)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *