NASIONAL

JOKOWI MINTA AMIEN RAIS GUNAKAN MEKANISME, BILA PEMILU CURANG

HARIANTERBIT.CO – Joko Widodo capres nomor urut 01 menyesalkan pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut akan menggunakan kekuatan massa, jika ada kecurangan pemilu. Presiden Jokowi meminta Amien Rais tak menggunakan cara yang menakut-nakuti masyarakat hanya untuk memperoleh suara dari rakyat.

“Jangan gini lah. Jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, pemerintah. Semuanya ada mekanismenya. Ada UU-nya, ada aturan hukumnya,” kata Jokowi di Sorong, Selasa (2/4/2019).

Jokowi mempersilahkan Amien melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bila menemukan dugaan kecurangan dalam pemilu. Jika kecurangan itu terkait unsur pidana, capres petahana itu menyarankan Amien melapor ke kepolisian. “Mekanismenya kan begitu. Ini pesta demokrasi. Harusnya senang gembira. Jangan menakut nakuti orang yang sedang gembira,” paparnya.

Apalagi, pemilu juga sampai saat ini masih berproses. Jokowi heran kenapa Amien sudah mengeluh soal masalah kecurangan. “Pemilunya saja belum kok sudah teriaknya seperti itu,” ujar Jokowi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, upaya pengerahan massa ke kantor KPU tidak dapat mengubah hasil pemilu. Persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu hanya dapat diselesaikan melalui proses sengketa di sejumlah lembaga.

“Kan jalurnya sudah diatur melalui Bawaslu, MK, dan DKPP, itu jalurnya. (People power) nggak akan mengubah hasil juga. Karena KPU nggak bisa ditekan-tekan juga untuk mengubah hasil. Kecuali kalau MK menetapkan, KPU berubah. People power apapun nggak akan ngaruh juga,” sambungnya.

Dalam undang-undang disebutkan, MK didesain sebagai saluran sengketa untuk hasil pemilu. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperuntukan bagi sengketa proses pemilu.

Pemuda Muhammadiyah Tolak Amien Rais
Pemuda Muhammadiyah menentang ide Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN, Amien Rais yang akan menggerakkan massa alias people power, jika terjadi kecurangan pemilu 2019. Pemuda Muhammadiyah menganggap, ancaman itu hasutan belaka untuk memengaruhi pandangan publik bahwa penyelenggara pemilu tak dapat dipercaya. Ancaman people power, berarti juga tak menghormati prosedur dan aturan bahwa sengketa pemilu mesti diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

“Dengan nada ancaman menggerakkan massa untuk menggugat hasil pemilihan umum dan sejenisnya, dengan maksud untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu,” kata Ali Muthohirin, ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/4/2019).

Ali menilai, cara yang diinginkan Amien Rais itu adalah upaya ingin mereduksi kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara dan penyelenggara pemilu. ‘Ini adalah bentuk provokasi yang nyata dan upaya mendelegitimasi KPU secara sistematis.’

“Sangat disayangkan, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang Tokoh Reformasi Bangsa, yang dengan pernyataan itu seakan menarik mundur kembali bangunan demokrasi yang telah dibangun dan ditata selama dua dekade terakhir,” ujar mantan ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu.

Sebagai tokoh nasional dan senior, menurut Ali, seharusnya Amien Rais bisa menyampaikan hal yang solutif, mencerahkan, dan berkemajuan dalam membangun demokrasi.  KPU dan Bawaslu adalah lembaga kredibel dan mampu melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, bebas dan rahasia. Sengketa pemilu, mestinya diselesaikan melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang.

“Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan kredibel dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa pelaksanaan pemilu dengan objektif dan adil, tanpa ada tendensi politik kelembagaan maupun personal kepada golongan tertentu,” terangnya. (**)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *