NASIONAL

PERSOALAN KEPENDUDUKAN DI TANAH AIR SUDAH KOMPLEKS

HARIANTERBIT.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menilai, permasalahan kependudukan di Indonesia masuk dalam kategori kompleks. Indikasi itu terlihat dari besarnya jumlah penduduk disertai laju pertumbuhan yang semakin meningkat, namun penyebaran dan kualitasnya tidak merata.

Dwi Listyawardani

Hal tersebut diungkapan Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani di Depok, Jawa Barat, Kamis (8/11).

“Dinamika kependudukan dan proses pembangunan mempunyai keterkaitan timbal balik, karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan,” jelas Dwi kepada wartawan.

Dalam upaya mengatasi persoalan kependudukan tersebut, BKKBN bersama Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) terus menyusun strategi guna menghadapi bonus demografi kependudukan yang diprediksi terjadi untuk 10 tahun ke depan. Salah satu upaya dalam memprediksi bonus demografi itu yakni dengan menyosialisasikan implikasi proyeksi penduduk dari berbagai skenario terhadap perencanaan pembangunan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Dwi menambahkan, seluruh aspek dalam kependudukan harus menjadi satu bagian tersendiri dari perumusan kebijakan yang didasari bukti, yaitu hasil analisis atas data yang termutakhir, relevan, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kehidupan masyarakat Indonesia ke depan akan berkualitas.

Sementara itu, aspek-aspek dinamika kependudukan, kata Dwi, telah dijabarkan dalam rancangan induk pembangunan kependudukan yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Dalam paparannya, disebutkan, pembangunan kependudukan dibagi ke dalam lima bidang yaitu, pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.

Dwi menjelaskan, bila melihat proyeksi penduduk yang diajukan, rasio ketergantungan di bawah angka 50 baru akan selesai sekitar tahun 2045-2050. “Penting sekali bagi kita untuk dapat merumuskan titik temu dari berbagai skenario proyeksi penduduk tersebut. Oleh karena itu, hal ini patut mendapat perhatian, karena proyeksi penduduk digunakan sebagai landasan dalam menyusun rencana target pembangunan ke depan di tingkat pusat maupun provinsi, dan kabupaten/kota,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum IPADI
Sudibyo Alimoeso menerangkan, proyeksi penduduk selalu diganti berdasarkan survei atau sensus. Pada masa Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, telah diluncurkan proyeksi penduduk tahun 2010, karena keluar data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) di tahun 2015. “Ini data yang besar mencoba menginisiasi, memproyeksi melalui Supas tadi. Kemudian itu direvisi karena Supas berhubungan dengan pembangunan dan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Berdasarkan hasil analisisnya, untuk memperoleh bonus demografi pada 2028-2030, maka laju pertambahan penduduk harus bisa ditekan hingga 0,3 persen. “Kemenkeu ingin bonus demografi dipetik pada 2020. Kalau dari BKKBN, kami membujuk yang pantas itu sekitar tahun 2028-2030, itukan menyiapkan fertilitasnya tidak drastis,” tandasnya.

Menurut Sudibyo, daerah yang cukup sulit ditekan laju pertumbuhan penduduknya adalah di Indonesia bagian timur. “Indonesia bagian timur susah menaikkan demografi, masih di atas tiga persen karena angka fertilitasnya sulit untuk diturunkan. Kita berusaha adil dan merata supaya tidak ada diskriminasai antarwilayah,” tandasnya. (arya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *