POLRI

HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS

Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

SERINGKALI hukum dipahami sebagai kewenangan, ancaman, boleh atau tidak boleh. Patuh hukum seolah olah hanya karena ketakutan akan ancaman. Beberapa waktu lalu beredar di media sosial yang membahas tentang polisi tidak boleh bagi pengendara yang tidak membawa SIM. Dalam pembahasannya semua menjurus pada kewenangan menindak dan di-counter dengan berbagai tafsir kata-kata dalam Pasal 281 UU LLAJ (tidak memiliki) dan Pasal 288 UU LLAJ (tidak membawa).

Apa yang disampaikan menunjukkan hukum menjadi hantu, dan kesadaran akan lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan sama sekali diabaikan.

Hukum adalah simbol peradaban yang merupakan produk politik sebagai kesepakatan bersama untuk menata keteraturan sosial. Di dalam penegakannya tatkala tidak ada atau tidak ditemukan rasa keadilan hukum boleh diabaikan, karena penegak hukum adalah juga penegak keadilan.

Penegak hukum memiliki kewenangan diskresi, alternative dispute resolution bahkan bisa menerapkan restorative justice. Hukum ada sanksinya, ya tentu saja karena setiap pelanggaran berdampak luas dan social cost-nya mahal atau setidaknya menjadi kontra produktif.

Sanksi diberikan kepada pelanggar agar ada pertanggungjawaban dan ada efek jera atau dapat terbangunnya budaya tertib berlalu lintas. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pemahaman lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan menjadi sangat penting bagi masyarakat maupun para stakeholder lainnya.

Di dalam konteks lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan dapat ditunjukkan bahwa suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang diperlukan produktivitas. Untuk menghasilkan suatu produktivitas maka dipelukan adanya aktivitas. Aktivitas ini merupakan lalu lintas atau pergerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Oleh sebab itu lalu lintas dituntut untuk aman, selamat, tertib, dan lancar.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas akan berdampak pada terjadinya kemacetan, kecelakaan atau masalah lalu lintas lainya. Masalah-masalah lalu lintas seringkali dianggap hal biasa tidak dipikirkan social cost-nya.

Pelanggaran-pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, hal lumrah dan banyak pelanggar kalau sudah lengkap surat-suratnya boleh berbuat apa saja.

Di samping itu kebiasaan petugas polisi saat menindak pelanggaran yang ditanyakan dari awal hingga akhir seringkali sebatas memeriksa surat-surat. Yang berkaitan dengan spirit penegakan hukum untuk:
1. Mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar;
2. Meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan;
3. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas seringkali kurang dipahami.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas menyita surat-surat pengemudi/kendaraan adalah sebagai upaya paksa, namun hakikatnya bukanlah pada surat-surat tersebut. Program-program dekade aksi keselamatan sebagai implementasi road safety telah mencanangkan program penegakan hukum yang berkaitan dengan: 1. helmet; 2. speed; 3. seat belt; 4. drink driving; 5. child restrain. Dan dikembangkan untuk; 6. konsentrasi mengemudi (contoh menggunakan handphone saat berkendara); dan 7. melawan arus. Ketujuh poin inilah yang semestinya dilakukan terus menerus dan terintegrasi antarpemangku kepentingan untuk dapat membangun budaya tertib berlalu lintas.

Penegakan hukum dilakukan bukan untuk menyalahkan atau sekadar mencari kesalahan tetapi untuk:
1. Mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, kemacetan atau masalah-masalah lalu lintas lainya;
2. Melindungi pengguna jalan lainnya yang terganggu adanya pelanggaran;
3. Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas;
4. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan;
5. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas;
6. Agar ada kepastian di dalam menata keteraturan sosial;
7. Bagian dr edukasi.

Hukum adalah simbol peradaban dan ditegakkan untuk semakin manusiawinya manusia yang ditunjukkan dalam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar bukan semata-mata boleh atau tidak boleh. Safety for humanity kita semua mengimplementasikan road safety menuju zero accident sebagai penghormatan sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *